telusur.co.id - Setelah resmi membentuk pemerintahan Afghanistan, Taliban meminta untuk berbicara pada pertemuan tingkat tinggi para pemimpin dunia di Majelis Umum PBB minggu ini di New York City. Taliban mengutus juru bicara Suhail Shaheen, sebagai duta besar Afghanistan untuk PBB.  

Permintaan Taliban untuk berpartisipasi di tingkat tinggi itu sedang dipertimbangkan oleh komite kredensia yang terdiri dari Amerika Serikat, Rusia, Cina, Bahama, Bhutan, Chili, Namibia, Sierra Leone dan Swedia.

Juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan Sekretaris Jenderal Antonio Guterres sudah menerima surat dari Duta Besar Afghanistan pada 15 September. Lima hari kemudian, Guterres menerima surat lain yang ditandatangani oleh Ameer Khan Muttaqi sebagai Menteri Luar Negeri. Isinya, meminta untuk berpartisipasi dalam pertemuan para pemimpin dunia di PBB.

Taliban mengatakan mereka menginginkan pengakuan internasional dan bantuan keuangan untuk membangun kembali negara yang dilanda perang. Namun susunan pemerintahan baru Taliban menimbulkan dilema bagi PBB. Pasalnya, beberapa menteri sementara Taliban masuk dalam daftar hitam teroris internasional dan penyandang dana terorisme oleh PBB.

Anggota komite kredensial juga dapat menggunakan pengakuan Taliban sebagai pengaruh untuk mendesak pemerintah untuk lebih inklusif yang menjamin hak asasi manusia. Terutama bagi anak perempuan yang dilarang bersekolah selama pemerintahan mereka sebelumnya, dan perempuan yang tidak dapat bekerja.

Taliban menguasai Afghanistan bulan lalu dan mengatakan utusan pemerintah yang digulingkan itu tidak lagi mewakili negara itu. 

Bahkan mereka mengatakan beberapa negara saat ini tidak lagi mengakui mantan Presiden Ashraf Gani sebagai pemimpin. Ghani tiba-tiba meninggalkan Afghanistan saat gerilyawan Taliban menyerang ibu kota, Kabul, pada 15 Agustus lalu. Sejak saat itu dia mengungsi ke Uni Emirat Arab.

Laporan : Nadila Firdinia