telusur.co.id - Wasekjen Partai Demokrat Irwan menilai belum ada langkah strategis pasca marah-marahnya Presiden Joko Widodo saat rapat kabinet. Pasalnya, belum ada terobosan yang dilakukan para menterinya untuk mengatasi dampak Covid-19 sampai saat ini.

"Sampai hari ini pasca Jokowi marah-marah di depan menterinya belum jelas langkah taktis dan strategis mengikutinya. Covid-19 terus berkembang dan kondisi ekonomi mengarah tumbang," kata Irwan dalam keterangan pers, Kamis (2/7/20).

Anggota Komisi VDPR RI itu menilai, sejak awal pemerintah terlalu cuek dengan berbagai persoalan dan tidak memiliki sense of crisis yang kuat.

Ia juga menilai Jokowi juga awalnya cuek dan meremehkan pandemi Covid-19, serta terlalu optimistis dengan angka pertumbuhan ekonomi. Ketika angka pertumbuhan ekonomi terkontraksi hingga minus, Jokowi baru syok, kaget, dan marah-marah.

"Tentu fakta itu semakin menguat dan membuat publik makin khawatir dan yakin bahwa Presiden tidak berdaya dan bingung harus berbuat apa. Sepertinya para menteri kembali harus bersiap dimarahi atasan tertingginya," ucapnya.

Pascapandemi melanda negeri, kata Irwan, pemerintah telah mengeluarkan banyak kebijakan-kebijakan besar yang juga potensial melanggar konstitusi. Keadaan krisis benar-benar dimanfaatkan sebagai alasan perluasan kekuasaan politik pemerintah.

"Pemerintah telah begitu banyak diberikan kelonggaran kebijakan regulasi dan anggaran untuk menyelamatkan rakyat dan negara tapi banyak parameter justru menunjukkan keadaan makin memburuk," ungkap Irwan.

Ia mencontohkan seperti Perppu Penanganan Pandemi Covid-19 yang kemudian menjadi UU, UU Minerba, kenaikan tarif listrik PLN dan iuran BPJS, Omnibus Law, RUU Cipta Kerja dan terakhir RUU HIP adalah contoh bagaimana keadaan krisis digunakan untuk menambah dan memperkuat kekuasaan politik.

Dia berharap ke depannya ada langkah yang kongkrit mengingat kondisi kesehatan, sosial, politik dan ekonomi justru terus memburuk. 

"Semoga saja dalam waktu dekat tidak ada lagi video presiden marah pada menteri-menteri," harapnya.

Video kemarahan Jokowi terhadap jajaran menterinya diunggah pada 28 Juni lalu. Video tersebut baru diunggah 10 hari setelah pidato itu dilakukan Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 18 Juni 2020.

Dalam video berdurasi 10 menit itu, Jokowi menegur keras jajaran menterinya yang ia sebut belum satu perasaan, terhadap adanya sense of crisis di Indonesia akibat Covid-19. Ia menuding tak ada progres signifikan yang dibuat para menterinya dalam menanggulangi pandemi ini. Bahkan, Jokowi mengancam akan membubarkan lembaga atau mereshuffle kabinetnya jika diperlukan. [Tp]