teluysur.co.id - Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasim Khan, mengingatkan agar transformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) tidak hanya berorientasi pada peningkatan kinerja dan keuntungan perusahaan. Lebih dari itu, pengelolaan aset negara harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Nasim mengatakan, arah transformasi BUMN ke depan perlu mengikuti kebijakan pemerintah melalui Danantara. Namun, proses restrukturisasi dan pembenahan perusahaan pelat merah tersebut harus tetap diarahkan pada penguatan kinerja, perbaikan tata kelola, serta peningkatan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, pengelolaan aset BUMN yang nilainya diperkirakan mencapai hampir Rp16.000 triliun merupakan tanggung jawab besar. Potensi tersebut harus dikelola secara optimal agar dapat menjadi kekuatan ekonomi nasional sekaligus memberikan manfaat bagi rakyat.
"Intinya bagaimana caranya Danantara nanti bisa memperkuat kinerja, mulai dari hulunya, bagaimana kinerja tata kelolanya, dan manfaatnya bagi rakyat," ujar Nasim dalam Seminar Nasional Outlook BUMN 2027: Memperkuat Kinerja, Tata Kelola, dan Manfaat bagi Rakyat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Ia menilai, pembenahan BUMN melalui Danantara bukan pekerjaan mudah dan tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Bahkan, memasuki 2027, masih terdapat berbagai pekerjaan rumah yang harus dituntaskan dalam proses restrukturisasi dan transformasi perusahaan negara.
Nasim menyoroti sejumlah persoalan lama di lingkungan BUMN, termasuk berbagai persoalan perusahaan dan nasib pekerja yang hingga kini belum sepenuhnya terselesaikan. Persoalan tersebut, menurutnya, juga harus menjadi perhatian Danantara di samping agenda penyehatan dan restrukturisasi perusahaan.
"Bagaimana penyehatan ini nanti menjadi PR juga buat Danantara. Di samping restrukturisasi dan mentransformasi BUMN, kita berharap Danantara bisa menyelesaikan urusan-urusan yang menyangkut kepentingan masyarakat," katanya.
Lebih lanjut, Nasim menegaskan bahwa BUMN memang dituntut mampu menghasilkan keuntungan dan memberikan dividen besar bagi negara. Namun, orientasi bisnis tersebut tidak boleh menghilangkan tanggung jawab sosial dan kebangsaan yang melekat pada perusahaan milik negara.
Menurutnya, BUMN memiliki mandat yang lebih luas dibandingkan perusahaan swasta karena aset dan sumber daya yang dikelola merupakan bagian dari kekayaan negara. Karena itu, keberhasilan BUMN tidak semestinya hanya diukur dari besarnya keuntungan, tetapi juga dari kontribusinya terhadap kepentingan publik.
"BUMN tetap harus mendapatkan dividen besar, tetapi mempunyai tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Jadi, tidak hanya untuk mencari keuntungan saja, tetapi juga punya tanggung jawab bagaimana rakyat kita bisa mendapatkan manfaat," tegas Nasim.
Ia berharap, kehadiran Danantara mampu menjadi momentum pembenahan menyeluruh terhadap BUMN. Dengan tata kelola yang lebih baik, kinerja perusahaan yang sehat, serta penyelesaian berbagai persoalan lama, BUMN diharapkan semakin kuat sebagai instrumen pembangunan dan penggerak perekonomian nasional.
