Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengapresiasi keputusan Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Pol Ahrie Sonta. Ia menilai keputusan tersebut merupakan langkah tepat dalam menindak pelanggaran berat dan penyalahgunaan wewenang di lingkungan kepolisian.
“Putusan pemecatan ini kami nilai sudah sangat tepat, adil, dan terukur karena sepenuhnya sebanding dengan bobot kesalahan serta penyalahgunaan wewenang yang telah diperbuat,” ujar Habiburokhman.
Menurut dia, tindakan penyalahgunaan kewenangan, terlebih yang berkaitan dengan skandal penyadapan, telah mencederai kehormatan institusi Bhayangkara dan berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.
Habiburokhman bahkan menyebut skandal penyadapan tersebut sebagai salah satu peristiwa serius yang mencoreng sejarah kepolisian modern Indonesia.
Ia menegaskan, instrumen intelijen dan kewenangan strategis yang semestinya digunakan untuk menjaga keamanan negara tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan di luar kewenangannya. Penyimpangan semacam itu bukan hanya merusak kredibilitas institusi, tetapi juga dapat mengancam rasa aman masyarakat dan prinsip-prinsip negara hukum.
Karena itu, Habiburokhman menilai keputusan PTDH tersebut menjadi penegasan komitmen Polri dalam menerapkan prinsip zero tolerance terhadap setiap pelanggaran berat yang dilakukan anggotanya, tanpa membedakan pangkat maupun jabatan.
Ia juga meminta agar ketegasan serupa diterapkan secara konsisten terhadap seluruh pihak lain yang terlibat dalam perkara tersebut. Menurutnya, siapa pun yang terbukti bersalah harus mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran dan ketentuan hukum yang berlaku.
Habiburokhman memastikan Komisi III DPR RI akan terus mengawal penuntasan proses penegakan kode etik maupun penanganan pidana dalam perkara tersebut. Langkah itu diperlukan untuk memastikan akuntabilitas penegakan hukum sekaligus menjaga integritas institusi kepolisian. [ham]
-thumbnail.webp)
