telusur.co.id - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan operasional kereta listrik (KRL) akan tetap berjalan. Menanggapi hal itu, 5 kepala daerah di Bogor, Depok, Bekasi (Bodebek) meminta agar Budi Karya mempertimbangkan penghentian operasional kereta rel listrik (KRL). Permintaan 5 kepala daerah tersebut dikirimkan melalui surat kepada Menteri Budi Karya.

"Pertimbangannya, moda transportasi massal KRL masih memiliki risiko besar adanya penularan COVID-19," kata Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim di Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (6/5/20).

Dedie menjelaskan, setelah dilakukan tes swab secara acak terhadap 325 orang penumpang dan petugas KRL di Stasiun Bogor pada Senin (27/4/20) ditemukan ada tiga orang positif COVID-19.

Tes swab dan tes cepat juga dilakukan secara acak terhadap penumpang dan petugas KRL di Stasiun Bekasi pada Selasa (5/5/20), juga ditemukan tiga orang positif COVID-19.

Menurut dia, hasil tes swab di Stasiun Bogor dan Stasiun Bekasi ini menjadi landasan bagi lima kepala daerah di Bodebek mengusulkan kepada Menteri Perhubungan untuk menghentikan sementara operasional KRL atau pengaturan lebih ketat operasional KRL agar penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) memiliki dampak signifikan

Sebelumnya, lima kepala daerah di Bodebek melakukan rapat koordinasi virtual pada Selasa (5/5/20) membahas penerapan PSBB di daerah masing-masing dan hasil tes swab di Stasiun Bogor yang menemukan adanya tiga orang positif COVID-19.

Rapat koordinasi virtual itu diikuti oleh Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, Bupati Bogor Ade Munawaroh, Wali Kota Depok Mohammad Idris, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi serta perwakilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi.

Menurut Bima Arya Sugiarto, sebagaimana dikutip Antara, pada rapat koordinasi itu ada banyak rekomendasi yang diusulkan, tapi kemudian dikerucutkan menjadi dua opsi rekomendasi terkait operasional KRL untuk disampaikan ke Menteri Perhubungan.

"Karena hari ini sudah hari ketujuh penerapan PSBB tahap II, maka surat usulan itu harus segera dikirimkan ke Menteri Perhubungan," ujarnya. [Tp]