telusur.co.id - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Mamat Rachmat, mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan program bantuan pendidikan agar berjalan transparan dan tepat sasaran. Hal itu disampaikan saat kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan di Kampung Cihapit Barat, Kelurahan Leuwi Gajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Kamis (5/2/2026).

Menurut Mamat Rachmat, pengawasan kebijakan pendidikan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah dan DPRD, melainkan membutuhkan partisipasi langsung masyarakat sebagai penerima manfaat.

“Masyarakat memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan program pendidikan, terutama bantuan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Dengan pengawasan bersama, potensi penyimpangan bisa dicegah,” ujarnya.

Dalam dialog bersama warga, terungkap bahwa masih terdapat keterbatasan informasi terkait mekanisme dan kriteria penerima bantuan pendidikan. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tingkat masyarakat jika tidak diimbangi dengan sosialisasi yang memadai.

Mamat Rachmat menilai, transparansi dan keterbukaan informasi menjadi kunci agar program bantuan pendidikan benar-benar menyentuh kelompok yang membutuhkan. Ia menegaskan bahwa keberhasilan program tidak hanya diukur dari besarnya anggaran, tetapi dari dampak langsung yang dirasakan oleh peserta didik dan keluarganya.

“Program pendidikan harus mudah dipahami oleh masyarakat. Jangan sampai niat baik pemerintah justru menimbulkan persoalan karena kurangnya informasi di lapangan,” katanya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak ragu menyampaikan aspirasi, masukan, maupun laporan melalui jalur resmi agar dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan DPRD Provinsi Jawa Barat.

Melalui penguatan peran masyarakat dalam pengawasan, Mamat Rachmat berharap kebijakan pendidikan di Jawa Barat dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan publik. (VC)