telusur.co.id - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Mamat Rachmat, menegaskan pentingnya pengawasan kebijakan pendidikan agar pelaksanaannya benar-benar tepat sasaran dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Hal tersebut disampaikan saat melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan di Kampung Cihapit Barat, Kelurahan Leuwi Gajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Kamis (5/2/2026).
Kegiatan pengawasan ini merupakan bagian dari tugas konstitusional DPRD Provinsi Jawa Barat dalam memastikan kebijakan, program, serta penggunaan anggaran daerah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di sektor pendidikan dan kesejahteraan.
Dalam dialog terbuka bersama warga, ketua RW dan RT, koordinator wilayah, serta tokoh masyarakat setempat, Mamat Rachmat menyampaikan bahwa DPRD memiliki tiga fungsi utama, yakni fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Melalui kegiatan ini, DPRD hadir untuk memastikan kebijakan pendidikan yang dikeluarkan pemerintah provinsi tidak hanya baik di atas kertas, tetapi juga efektif di lapangan.
“Pengawasan ini penting agar kebijakan pendidikan yang dibuat pemerintah provinsi benar-benar sampai kepada masyarakat dan tidak menimbulkan persoalan baru di tingkat pelaksanaan,” ujar Mamat Rachmat.
Pada kesempatan tersebut, fokus pengawasan diarahkan pada kebijakan pendidikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, antara lain penambahan ruang kelas dan rombongan belajar (rombel) pada jenjang SMA/SMK, program bantuan pendidikan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu, serta perubahan skema bantuan pendidikan melalui pemberian beasiswa langsung kepada siswa.
Berdasarkan hasil dialog, masyarakat menyambut baik kebijakan penambahan daya tampung sekolah dan program bantuan pendidikan. Namun demikian, warga menilai masih diperlukan penjelasan teknis yang lebih rinci agar kebijakan tersebut dapat dipahami secara utuh dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Selain itu, masyarakat juga menyoroti pentingnya peningkatan sosialisasi terkait mekanisme dan kriteria penerima bantuan pendidikan. Kurangnya informasi dinilai berpotensi memunculkan penyimpangan dalam pelaksanaan program apabila tidak diawasi secara bersama.
“Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh DPRD, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat. Dengan keterlibatan warga, program pendidikan bisa lebih transparan dan tepat sasaran,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Mamat Rachmat mendorong penguatan sosialisasi kebijakan pendidikan, peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan pendidikan, serta pelibatan masyarakat di tingkat lingkungan. Aspirasi dan laporan warga akan dihimpun untuk disampaikan melalui mekanisme resmi DPRD Provinsi Jawa Barat guna ditindaklanjuti sesuai kewenangan.
Melalui kegiatan pengawasan ini, DPRD Provinsi Jawa Barat diharapkan terus berperan aktif dalam mengawal kebijakan pendidikan yang adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. (VC)
