telusur.co.id, Jakarta - Pemerintah telah meminta otorisasi darurat untuk memulai kampanya vaksinasi massal pada akhir tahun. Jika Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyetujuinya, Indonesia bakal menjadi yang salah satu negara di dunia yang meluncurkan vaksin virus corona.

Merespon wacana tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah untuk melakukan proses edukasi publik dengan baik dan jelas agar masyarakat tidak mengalami euforia dan salah paham. 

Menurut Netty Aher, dengan adanya Vaksin, bukan berarti Virus Corona langsung hilang.

"Vaksinasi tidak berarti bebas Covid-19. Pemerintah harus mengedukasi masyarakat dan mengantisipasi terjadinya euforia. Jangan sampai kampanye vaksinasi massal membuat  penerapan protokol kesehatan jadi ambyar," kata Netty melalui keterangannya, Minggu, (15/11/2020).

Protokol kesehatan, kata Netty, tetap harus diperketat dan upaya 3T, testing, tracing dan treatment juga harus terus ditingkatkan. 

"Kita tidak ingin karena euforia vaksin maka kebiasaan 3M yang membuat masyarakat hidup lebih sehat, lebih disiplin, lebih patuh dan lebih bersih  ditinggalkan. Adalah tugas pemerintah untuk mengantisipasi hal tersebut dengan melakukan edukasi publik," katanya.
 
Bukan hanya euforia yang perlu diantisipasi, adanya kesalahpahaman  yang terjadi di masyarakat tentang vaksinasi juga harus diluruskan. 

"Jangan sampai masyarakat menolak, bahkan secara sinisme meminta agar para pejabat dan anggota DPR dulu yang diujicoba karena informasi tentang keamanan, efek samping, uji klinis dan kehalalan vaksin tidak disampaikan dengan baik kepada masyarakat," jelasnya.
 
Selain itu, Netty kembali mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dan transparan dalam menggunakan anggaran penanganan Covid-19.
 
"Anggaran yang digunakan untuk pengadaan vaksin ini adalah anggaran sekaligus amanat rakyat yang harus dikelola secara akuntabel. Pemerintah harus menjelaskan jenis vaksin apa yang dibeli, berapa harganya, dan berapa yang harus dibayar masyarakat untuk mendapatkan vaksin," katanya. 

Selain itu, tegas Netty, penyampaian informasi kepada masyarakat juga harus jelas, kelompok mana yang digratiskan, kelompok mana yang harus membayar untuk vaksinasi.

Untuk itu, Netty meminta pemerintah untuk transparan dan melaporkan secara reguler ke publik terkait anggaran vaksin.

"Pengadaan vaksin Covid-19 bertujuan untuk melindungi dan menyelamatkan rakyat dari bahaya pandemi. Jadi perlu dipastikan tidak ada oknum yang memanfaatkan kesempatan di dalam kesempitan dengan menjadikannya sebagai proyek untuk kepentingan kelompok tertentu," katanya.

Untuk diketahui, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan sudah ada rencana lanjutan untuk mendistribusikan vaksin ke seluruh negeri.

Jika Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyetujuinya, Indonesia bakal menjadi yang salah satu negara di dunia yang meluncurkan vaksin virus corona.

"Kami harapkan proses vaksinasi bisa dimulai akhir tahun ini menyusul serangkaian tes yang dilakukan BPOM," kata Jokowi, seperti dikutip Jumat (13/11/2020).