telusur.co.id, Jakarta - Komisi VI DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan dengan para Direktur Utama Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Farmasi mulai dari PT Bio Farma (Persero), PT Kimia Farma Tbk, PT Informa Tbk dan PT Phapros Tbk, di Ruang Rapat Komisi VI, Senayan, Jakarta, Rabu (07/07/2021).

Rapat digelar untuk membahas kesiapan darurat korporasi dalam menghadapi gelombang II penyebaran virus Covid-19.

Dalam menghadapi gelombang kedua serangan Covid-19 yang lebih ganas dan parah ini, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Sonny T Danaparamita meminta kepada semua pihak dari segala lapisan, tak terkecuali perusahaan-perusahan BUMN untuk bekerja lebih keras dan lebih maksimal dalam membantu penanganan pandemi Covid-19.

Terlebih, lanjut Sonny, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjukan komitmen dan kerja kerasnya dalam menangani wabah Covid-19.

"Komitmen dan kerja keras (Presiden Jokowi) tersebut dapat kita lihat dari dukungan anggaran maupun kerja-kerja kongkrit dalam mengantisipasi lonjakan jumlah masyarakat yang terpapar. Termasuk di dalamnya adalah melaksanakan PPKM Darurat. Kita semua berharap agar semua BUMN dapat satu rampag barisan melakukan hal yang sama dan melaksanakan seluruh instruksi Presiden," kata Sonny saat dihubungi wartawan usai RDP dengan BUMN sektor Farmasi.

Pada kesempatan ini, Sonny mengapresiasi semangat dan kinerja yang sudah dilakukan perusahaan BUMN sektor Farmasi ditengah pandemi Covid-19.

"Dalam menghadapi itu, sudah banyak yang dilakukan oleh BUMN Farmasi. Terhadap hal ini, selaku angggota DPR RI, saya memberikan apresiasi atas semangat dan kinerjanya dalam menghadapi pandemi ini. PT. Bio Farma (Persero), PT Kimia Farma Tbk, PT Indo Farma, dan PT Phapros sebagai bagian dari BUMN memang sudah melakukan berbagai hal. Terhadap hal ini, sekali lagi patut di apresiasi," kata Sonny Danaparamita.

Kendati BUMN Sektor Farmasi sudah bekerja keras dan maksimal, namun, kata Sonny, bukan berarti tidak ada persoalan di lapangan. Berbagai permasalahan terus muncul dalam upaya penanganan pandemi Covid-19 bersamaan dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat. Seperti, adanya kelangkaan obat-obatan. Kalaupun ada, harganya sudah tidak dapat lagi dibeli oleh masyarakat yang hari ini secara ekonomi sudah benar-benar mengalami dampak yang luar biasa akibat pandemi. 

"Kita tidak ingin, BUMN hanya berhenti pada penyediaan saja. BUMN Farmasi jangan hanya menyerahkan persoalan ini pada mekanisme pasar. Kita mengutuk keras pada siapapun yang mencari keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan kondisi rakyat dan bangsa ini yang sedang menghadapi bencana," kata dia.

Ditegaskan Sonny, mengutuk para mafia obat-obatan yang sedang mencari untung ditengah kondisi rakyat yang sedang menjerit tentu tidak cukup. 

Untuk itu, dia meminta agar perusahaan BUMN menggandeng aparat penegak hukum guna mengurangi potensi penimbunan yang ujungnya bisa terjadi kenaikan harga.

"Mengutuk saja (saya kira) tidak cukup. Untuk itu, BUMN dapat bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk menjaga agar jangan sampai ada permainan harga atas berbagai obat yang telah disediakan oleh BUMN Farmasi," kata Legislator asal Dapil Jawa Timur III (Banyuwangi, Situbondo dan Bondowoso) ini.

Selain itu, Sonny juga mewanti-wanti agar Apotek-apotek jaringan penjualan obat BUMN untuk selalu menjaga stok obat-obatan yang telah dipersiapkan oleh BUMN Farmasi. 

Lebih lanjut, Sonny juga meminta agar para petugas apotek jejaring BUMN segera melaporkan kepada pihak aparat berwajib jika melihat ada pembeli obat yang mencurigakan dan diduga bakal memainkan harga obat 

"Jika nantinya ditemukan ada pembeli yang nakal, membeli untik ditimbun atau dijual kembali dengan harga yang mahal, bisa segera dilaporkan," katanya.

Dorong BUMN Buka Ruang Vaksinasi Seluas-luasnya

Selanjutnya, ditengah penerapan PPKM darurat serta berjalannya proses vaksinasi yang saat ini sedang di galangkan oleh pemerintah, Sonny meminta BUMN farmasi ikut berkontribusi dan bergotong royong dengan membuka seluas luasnya ruang untuk mengadakan vaksinasi gratis. 

Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kerumunan akibat membludaknya antusiasme masyarakat yang ingin di vaksin.

"Kesadaran masyarakat dan akibat adanya aturan yang telah mendorong masyarakat berebut mendapatkan vaksinasi (hingga menyebabkan kerumunan) juga harus segera diantisipasi. BUMN Farmasi perlu membuka ruang seluas-luasnya kepada setiap elemen bangsa yang ingin  bergotong royong mengadakan vaksinasi gratis ini," kata dia.

"Kita semua menginginkan bahwa PPKM Darurat yang telah dilaksanakan mulai tanggal 3 hingga 20 Juli 2021 terlaksana secara baik dan membawa hasil sebagaimana yang kita harapkan," sambung Sonny.

Melalui Ketua DPR RI Puan Maharani, lanjut Sonny, DPR RI telah mendukung penuh PPKM Darurat. 

"Namun demikian, Ibu Puan mengingatkan agar Pemerintah konsisten dan tegas. Selain itu, dukungan dari masyarakat tetap diperlukan. Untuk itu, BUMN Farmasi juga harus dapat membantu kesuksesan pelaksanaan PPKM ini dengan cara menyediakan berbagai vitamin gratis, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan dan sedang melakukan isolasi mandiri," kata dia.

Terkahir, Sonny meminta BUMN farmasi untuk bersinergi dengan kemenkominfo dan Jurnalis terkait dengan penyebaran informasi yang berkaitan dengan data mengenai jumlah orang yang terpapar Covid 19.

Informasi-informasi yang disebarkan tersebut harus terukur dan berhenti hanya sampai pada titik yang membuat masyarakat menjadi waspada.

"Jangan sampai informasi-informasi yang disebarkan tersebut justru membuat kepanikan warga hingga menyebabkan menurunnya imunitas masyarakat kita. Untuk itu saya berharap BUMN farmasi ini dapat bekerja sama dengan Kominfo dan institusi terkait, termasuk jurnalis agar juga menyebarkan “cerita-cerita indah” dari orang yang telah sembuh dari serangan Covid 19 ataupun hal-hal lain yang tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat" tegas dia.