telusur.co.id - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB, Nasim Khan, mendukung langkah pemerintah melakukan restrukturisasi dan perampingan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun, ia menegaskan efisiensi BUMN harus berujung pada peningkatan kinerja perusahaan sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Nasim menilai transformasi BUMN tidak boleh dimaknai sekadar sebagai penutupan perusahaan yang dinilai tidak produktif. Menurutnya, restrukturisasi harus diarahkan untuk membangun struktur BUMN yang lebih sederhana, sehat, profesional, dan memiliki tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG).
“Kami mendukung transformasi BUMN yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Kami berharap, dengan adanya transformasi maka BUMN akan semakin lebih baik, profesional dan memiliki tata kelola perusahaan yang baik,” ujar Nasim.
Pernyataan tersebut disampaikan Nasim merespons pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI, Jumat (14/8/2026). Dalam pidatonya, Prabowo mengungkapkan pemerintah telah menutup 290 entitas BUMN dan menargetkan jumlah BUMN menjadi paling banyak 300 perusahaan pada akhir 2026.
Presiden juga menyebut proses restrukturisasi tersebut telah menghasilkan penghematan biaya overhead sekitar Rp50 triliun. Penghematan itu antara lain berasal dari pengurangan biaya gaji direksi dan komisaris serta berbagai pengeluaran lainnya.
Dana hasil efisiensi tersebut, kata Presiden, akan diarahkan untuk investasi, industrialisasi, peningkatan pelayanan, dan kebutuhan lain yang memberikan manfaat langsung kepada rakyat.
Nasim menilai efisiensi tersebut harus menjadi momentum untuk memastikan BUMN semakin memberikan nilai tambah bagi negara. Menurutnya, keberhasilan transformasi tidak cukup hanya diukur dari besarnya penghematan, tetapi juga dari peningkatan kinerja, keuntungan, dividen, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Jadi sistemnya bukan hanya sekadar tutup, tapi transformasi bagaimana menjadikan BUMN ini betul-betul berjalan sesuai dengan koridornya dan lebih profit, dividend, dan memikirkan rakyat yang betul-betul hadir untuk bangsa. Itu yang kita harapkan,” tegasnya.
Di sisi lain, Nasim mengingatkan agar proses restrukturisasi BUMN tidak mengorbankan para pekerja. Menurutnya, karyawan BUMN merupakan bagian dari masyarakat yang hak dan kesejahteraannya harus tetap diperhatikan dalam setiap kebijakan transformasi.
Ia menegaskan Komisi VI DPR RI bersama Fraksi PKB akan ikut mengawal proses restrukturisasi, termasuk memastikan adanya kejelasan skema bagi pekerja yang terdampak.
Nasim juga meminta masukan dari serikat pekerja menjadi bagian penting dalam pembahasan transformasi BUMN.
“Baik di internal Fraksi PKB maupun di Komisi VI, kami akan membahas semuanya. Kesejahteraan para karyawan harus tetap diperjuangkan. Semuanya harus dipikirkan secara jelas dan detail. Jangan sampai kita merugikan para pekerja dan karyawan,” ujarnya.
Nasim juga mendukung penegasan Presiden Prabowo bahwa BUMN bukan milik direksi maupun komisaris dan tidak boleh menjadi sumber keuntungan bagi kelompok atau pihak tertentu.
Menurut Nasim, setiap pihak yang mendapat amanah untuk mengelola perusahaan negara harus menjalankan tugasnya untuk kepentingan negara dan masyarakat.
“Pernyataan Presiden Prabowo bahwa BUMN bukan milik direksi, bukan milik komisaris adalah sebuah penegasan. BUMN adalah badan usaha milik negara. Siapa pun orangnya di situ adalah amanah yang harus diperjuangkan dan dimaksimalkan bagaimana ini bermanfaat untuk bangsa dan rakyat,” katanya.
Ia menilai ketegasan tersebut penting untuk memastikan seluruh jajaran BUMN menjalankan mandat secara profesional dan tidak menyalahgunakan kewenangan.
Karena itu, Nasim berharap transformasi BUMN dapat memperkuat tata kelola perusahaan, meningkatkan profesionalitas, mendongkrak dividen negara, memperbaiki pelayanan publik, serta memastikan manfaat BUMN benar-benar dirasakan masyarakat.
“Jangan sampai komisaris maupun direksi semena-mena bermain dengan amanah yang sudah diberikan oleh bangsa dan negara ini. Karena itu, transformasi BUMN harus menjadi jalan untuk memperkuat profesionalitas, meningkatkan dividen, memperbaiki pelayanan, dan memastikan kehadiran negara benar-benar dirasakan rakyat,” pungkasnya.
