telusur.co.id - Dua calon wakil bupati Kabupaten Bekasi, H. Akhmad Marjuki dan dr. Tuti Nurcholifah Yasin saling klaim mendapat dukungan dari anggota DPRD Kabupaten Bekasi. 

Bagaimanakah hasilnya? Hari ini, Rabu Pon, 18 Maret 2020, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, menggelar Sidang Paripurna untuk memilih Wakil Bupati Kabupaten Bekasi sisa masa jabatan tahun 2017-2022.

Terdapat dua calon wakil bupati yang akan dipilih oleh 50 anggota DPRD dalam sidang paripurna tersebut. Pertama, H. Akhmad Marjuki, SE dan kedua, dr. Tuti Nurcholifah Yasin, MM.

Meski kedua calon wakil bupati itu sama-sama kader Partai Golkar, namun keduanya tetap ngotot dan siap berjuang habis-habisan untuk meraih suara sebanyak mungkin pada pemungutan suara dalam sidang paripurna.

Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun, ternyata Akhmad Marjuki lebih diunggulkan untuk menjadi orang nomor dua di Kabupaten Bekasi, mendampingi Bupati Eka Supria Atmaja.

Tokoh masyarakat Kabupaten Bekasi H Awih Kusbini, mengakui jika sosok Marjuki tepat untuk menjadi orang nomor dua di Bekasi.

Kata dia, sosok pria pebisnis itu dinilai tepat dan pantas menjadi pendamping Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja, untuk membangun Kabupaten Bekasi, pada kurun sisa masa jabatan tahun 2017-2022.

Bahkan, menurut Awih Kusbini, pencalonan Akhmad Marjuki mendapatkan sambutan positif dari berbagai elemen masyarakat Kabupaten Bekasi.

Alasannya, kata dia, Akhmad Marjuki merupakan sosok yang religius, pernah menjabat sebagai Ketua PCNU Kabupaten Karawang dan dikenal sebagai sosok profesional.

Sehingga, kata Awih Kusbini, sudah tidak ada lagi masyarakat Kabupaten Bekasi yang mempersoalkan pencalonan Akhmad Marjuki sebagai wakil bupati.

Selain itu, lanjut dia, berdasarkan informasi bahwa proses rekomendasi partai koalisi juga sudah rampung. "Kami dengar proses rekomendasinya sudah rampung, tidak ada yang belum turun," katanya.

Awih Kusbini menegaskan, jika masih ada masyarakat yang mempersoalkan Akhmad Marjuki  dengan tuduhan bukan asli Bekasi  pihaknya akan menjadi orang pertama yang menentang itu.

Memangnya Bekasi ini dibangun oleh orang Bekasi, kan tidak. Lalu, apakah aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja di Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bekasi semuanya asli Bekasi, kan tidak, Awih Kusbini, menegaskan.

Menurut dia, primordialisme berlebihan akan melahirkan pola pikir, kelompok atau etnis saya (individu) paling benar. Dampaknya, muncul etnosentrisme, memandang rendah budaya dan adat-istiadat kelompok lain.

Ada kecenderungan bangga berlebihan terhadap kesukuan, ras, partai, agama, dan golongan. Ini membahayakan kebinekaan, ucapnya, seraya menegaskan, primordialisme-etnosentrisme merupakan batu sandungan, di antaranya masyarakat Indonesia plural.

Awih Kusbini menjelaskan, tenun kebangsaan dirajut melalui benang-benang etnis yang sangat plural. Hal ini meniscayakan saling menghormati dan menjunjung tinggi etnis masing-masing.

“Jadi, tidak boleh ada diskriminasi atau menganggap lemah dan rendah kelompok atau etnis lain. Sangat gamblang, jika ingin memecah bangsa Indonesia, cukup tonjolkan primordialisme dan etnosentrisme. Bangsa setiap hari akan sibuk perang dan sejenisnya. Tenun kebangsaan adalah sesuatu yang dinamis, bebernya.
Pada satu waktu, lanjut Awih Kusbini, tenun tersebut bisa kokoh. Lain waktu, dia bisa mengendur. Perlu patriotisme untuk mengembalikan kekokohan."

“Menguatnya identitas asing. Harus disadari, selain menguatnya identitas lokal, identitas asing, secara bersamaan, juga menguat. Indikasinya arus globlalisasi yang pesat. Ideologi impor sangat kuat berpengaruh," ujarnya.

Untuk itu, kata dia, dalam bingkai Indonesia hebat, bersatu kita maju maka cara pandang primordialisme dan etnosentrisme harus diubah, menyesuaikan kondisi dan fondasi berbangsa bernegara.

“Tegasnya, berpikir individual dan fanatik terhadap kelompok atau agama sendiri secara berlebihan harus dimusnahkan dan mengganti dengan paradigma multikultural agar harmoni, persatuan, dan kesatuan tetap terjaga," imbuhnya.

Menurut Awih Kusbini, pandangan multikultural ini sesungguhnya sudah tercermin dalam kitab suci agama, termasuk Islam. “Keragaman adalah anugerah luar biasa Tuhan, pungkas Ketua Penggagas Musyawarah Daerah (Musda) Dewan Pendidikan Kabupaten Bekasi (DPKB) ini," tandas dia.

Diketahui, nama Akhmad Marjuki, sudah tidak asing lagi bagi warga Kabupaten Bekasi. Pria yang juga Wakil Bendahara I DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat ini menjalani kariernya di dunia politik dari bawah.

Pria kelahiran Bangkalan, 16 Agustus 1965 ini lumayan lama berkarier di partai politik, tepatnya sebagai kader Partai Golkar. Suami Hajjah Sarem Suteja ini pernah memimpin organisasi terbesar di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama.

Tepatnya pada 2012-2017, Akhmad Marjuki menjadi Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Karawang. Sebelumnya, pada 2007-2012, dia menjabat Bendahara PCNU Kabupaten Karawang.
Kemudian, pada 2017-2022, Akhmad Marjuki kembali dipercaya PWNU Jawa Barat, sebagai Bendahara.

Alumni Universitas Singaperbangsa Karawang yang memiliki enam anak ini, sekarang menjadi pengurus aktif di Kosgoro 1957 Jawa Barat, untuk masa bakti 2016-2021, dengan menjabat Wakil Ketua Pimpinan Daerah Kolektif.

Akhmad Marjuki sepaham bahwa kesetiaan dalam politik bukan dinilai dari perkataan. Sifat militan politisi bisa dilihat dari kuatnya pertahanan prinsip politiknya. Kesetiaan politik berpegang pada prinsip politik itu sendiri. Sebagai kader tulen Golkar, ujian kesetiaan itu telah dilewati oleh Akhmad Marjuki.