telusur.co.id - Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati, dan tidak ada kompromi dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia
Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin, kepada wartawan, Minggu (5/1/2020), menanggapi aksi kapal Penjaga Pantai Cina yang tengah mengawal kapal-kapal ikan Cina di perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau.
Tindakan tegas yang dilakukan TNI Angkatan Laut dengan mengusir kapal Cina sudah tepat. Sebab, kata Azis, secara hukum Internasional, tindakan Cina salah.
"Tindakan Cina di sana sepenuhnya salah bila dilihat dari hukum internasional," kata Azis.
Agar permasalahan tersebut tidak kembali terulang, dirinya meminta pemerintah untuk mendorong nama lautan Natuna secepatnya. Karena, kata Azis, perjanjian batas wilayah di Natuna sudah rampung sejak tahun 2017.
Hal itu juga agar tidak terjadi di kemudian hari dengan dua negara tetangga yakni Malaysia dan Singapura. Karena posisi geografis provinsi Kepulauan Riau terbilang sangat krusial, yang mana berbatasan langsung dengan dua negara itu. Sebab, beberapa titik perbatasan laut dengan kedua negara itu belum selesai semua. Sehingga rawam melahirkan sengketa di kemudian hari.
Azis mengatakan, tindakan pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri, yang menegaskan penolakannya atas klaim historis Cina di zona ekonomi eksklusif Indonesia yang terletak dekat perairan Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau sudah tepat.
"Tinggal bagaimana menggiring opini internasional agar negara-negara adidaya seperti AS dan Cina menghentikan tindakan unilateralisme. Karena ini berpotensi menjatuhkan supremasi hukum internasional dan bisa menyeret sistem global dalam bentuk anarki internasional."
Bukan hanya terhadap Cina, Azis mendorong pemerintah untuk segera melakukan upaya multi-track diplomacy. Di level bilateral, lanjut Azis, segera tuntaskan perjanjian batas wilayah laut dengan negara-negara terkait di Kawasan utara Indonesia, khususnya dengan Laut Natuna dan selat Sulawesi, dengan Filipina dan Malaysia.
"Tingkatkan frekuensi penjagaan dan patroli di sekita Laut Natuna dan Selat Sulawesi. Termasuk juga di wilayah perbatasan darat Indonesia-Malaysia di Kalimantan. Hal ini juga diperlukan untuk menyiapkan struktur penjagaan sebelum lahirnya Ibu Kota Negara yang baru di Kalimantan," kata dia.
Di level regional, kata Azis, lakukan penguatan koordinasi dengan anggota ASEAN untuk mengantisipasi aksi unilateral negara Cina selanjutnya. Soliditas negara-negara anggota ASEAN adalah kunci pertahanan regional dalam menghadapi penetrasi pengaruh negara adidaya seperti Cina.
Kemudian di level Internasional perlu didorong upaya bersama semua bangsa untuk menolak tindalakan unilateralisme dari negara-negara adidaya seperti AS dan Cina. Dalam beberapa tahun terakhir, tindakan unilateral ini sudah sering terjadi, dan sudah berdampak signifikan dalam mendinamisasi kondisi keamanan dunia.
"Perlu pemahaman bersama di antara semua negara bangsa, bahwa pertarungan politik antar negara adidaya kerap menggunakan metode war by proxy. Dalam hal ini, yang menjadi korban biasanya adalah negara-negara kecil. Sebagai catatan, Kawasan Asia Tenggara pernah menjadi theater perang dingin antara USS dan AS. Hal ini tidak boleh lagi terjadi di masa depan," kata Azis. [ipk]
