telusur.co.id - Rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk meluncurkan Government Technology (GovTech) mendapat dukungan penuh dari Anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo alias Bamsoet. Menurutnya, platform digital super apps ini merupakan gebrakan besar dalam membangun pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan bebas dari korupsi.
“Dengan memusatkan semua layanan dalam satu platform, peluang penyelewengan bisa diminimalkan. Pengawasan anggaran pun akan jauh lebih efektif,” ujar Bamsoet di Jakarta, Rabu (28/5).
Saat ini, layanan digital pemerintah tersebar di lebih dari 2.700 aplikasi kementerian/lembaga yang berdiri sendiri-sendiri tanpa konektivitas. Bamsoet menilai, kondisi ini tidak hanya boros sumber daya, tetapi juga membuka celah korupsi.
GovTech, kata dia, akan mengintegrasikan seluruh sistem digital pemerintah menjadi satu platform terpadu yang bisa diakses publik. Hal ini akan memudahkan pengawasan, mempercepat layanan, serta mencegah praktik tender fiktif atau mark-up anggaran.
“Integrasi ini bahkan diperkirakan bisa menghemat hingga Rp100 triliun dalam beberapa tahun ke depan,” tambahnya.
Salah satu fitur kunci GovTech adalah kebijakan setiap keluarga wajib memiliki rekening bank. Tujuannya? Agar penyaluran bantuan sosial seperti BLT dan PKH langsung diterima oleh masyarakat, tanpa perantara yang berpotensi menyelewengkan dana.
Menurut data Dewan Ekonomi Nasional (DEN), sistem ini dapat mengurangi kebocoran hingga 30 persen dan meningkatkan akurasi sasaran bantuan.
Namun Bamsoet juga mengingatkan adanya tantangan besar di lapangan, khususnya kesenjangan literasi digital dan infrastruktur internet di wilayah terpencil. Oleh karena itu, ia mendorong pelatihan digital untuk aparat desa dan kerja sama dengan start-up lokal sebagai bagian dari strategi implementasi.
“Kabar baiknya, daya saing digital Indonesia terus meningkat. Dari peringkat 56 di tahun 2020 naik ke posisi 43 di 2024 menurut East Ventures Digital Competitiveness Index. Ini modal penting untuk mempercepat peluncuran GovTech,” ujarnya optimis.
Bamsoet menyebut komitmen Prabowo meluncurkan GovTech sebagai langkah strategis dan visioner yang sejalan dengan arah perkembangan dunia. Ia menegaskan, digitalisasi bukan sekadar soal teknologi, tetapi upaya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, responsif, dan akuntabel.
“Ini bukan hanya soal aplikasi, tapi soal masa depan Indonesia. Dengan sistem digital yang kuat, kita bisa menciptakan birokrasi yang melayani, bukan memperumit. Dan tentu, bebas dari korupsi,” pungkasnya.[iis]
