telusur.co.id - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berencana membangun tiga juta rumah per tahun. 

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda meminta pemerintah menyiapkan blue print, cetak biru atau peta jalan untuk proyek prestisius tersebut, sehingga skema pelaksanaannya jelas dan menjadi diskusi di tengah masyarakat.

Permintaan blue print proyek 3 juta rumah per tahun itu disampaikan Syaiful Huda saat rapat kerja (Raker) Komisi V bersama Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri PU Dody Hanggodo, Menteri Desa PDTT Yandri Susanto, dan Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman di gedung DPR RI, Selasa (3/12/24).

“Soal perumahan, tidak mungkin dengan anggaran Rp5 triliun, target 3 juta rumah bisa dilaksanakan per tahun, terutama pada 2025,” ungkap Syaiful Huda.

Untuk itulah, Komisi V DPR RI meminta Kementerian PKP menyiapkan blue print proyek 3 juta rumah per tahun. Menurut Huda, blue print itu sangat penting, sehingga masyarakat mengetahui rencana tersebut dengan jelas dan benar. 

“Bagi saya blue print sangat penting, karena kami ingin mendukung penuh pemerintah. Tapi saat yang sama, kita perlu ada dokumen yang bisa diperdebatkan oleh publik, tidak hanya oleh Komisi V,” beber Ketua DPW PKB Jawa Barat itu.

Menurut Huda, dengan adanya peta jalan, maka akan diketahui apa saja yang bisa dikonsolidasikan dan apa yang bisa diperdebatkan. Untuk itu, dokumen peta jalan itu penting supaya bisa menjadi narasi positif publik.

“Saya nagih janji sebenarnya, karena waktu itu Pak Ara (Maruarar Sirait) menyampaikan bahwa akan diberikan (peta jalan) kepada Komisi V sebelum masa reses tanggal 5 Desember. Masih ada waktu. Walaupun belum bisa didiskusikan di Komisi V, tapi dokumen itu bisa sampai ke kami,” papar Huda.

Yang paling penting, lanjut legislator asal daerah pemilihan (Dapil) Jawa Barat VII itu, peta jalan itu bisa menjadi dokumen publik yang bisa didiskusikan. Hal itu menjadi penting dan sebagai komitmen Menteri PKP yang ingin melibatkan publik dalam setiap pengambilan kebijakan.

“Pelibatan publik dalam pengambilan kebijakan, bisa dimulai dari blue print proyek 3 juta rumah per tahun, terutama pada 2025,” terang Huda.

Huda pernah menyampaikan poin penting yang harus dicantumkan pada blue print proyek tersebut. Di antaranya, soal regulasi, apa saja yang perlu direvisi, baik level undang-undang maupun peraturan pemerintah (PP). Selain itu, soal konsolidasi tanah juga perlu diperhatikan.

“Sekali lagi agar menjadi narasi positif di publik, termasuk publik juga tidak salah paham, karena saya dapat keluhan dari asosiasi perumahan yang akhirnya mereka kehilangan banyak customer, bahkan yang sudah bayar DP rumah akhirnya cabut lagi, karena dibayangkannya Pak Ara akan membagikan rumah gratis kepada rakyat,” ungkapnya.

Huda menegaskan bahwa peta jalan proyek 3 juta jalan itu penting, salah satunya untuk menjawab persoalan semacam itu. Saat ini, rakyat menunggu, bahkan ada yang  tidak jadi membayar DP rumah subsidi, sehingga menjadi penghambat proyek perumahan.  [Tp]