telusur.co.id - Gelombang banjir bandang dan longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatera—Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat—meninggalkan jejak kerusakan yang begitu luas. Ribuan fasilitas publik lumpuh, ratusan ribu warga terpaksa mengungsi, dan lebih dari seribu jiwa meregang nyawa. Di tengah kepanikan dan duka, muncul gagasan besar dari Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, agar pemerintah segera membentuk badan khusus untuk menangani dampak bencana hidrometeorologi ini.
Alex, politisi PDI Perjuangan asal Sumatera Barat, menilai kehadiran badan khusus sangat mendesak. Ia mengingatkan bahwa Indonesia pernah sukses membentuk BRR Aceh-Nias pascatsunami 2004, yang diakui dunia karena kepemimpinan efektif dan manajemen transparan tanpa korupsi. Menurutnya, model serupa bisa kembali diadopsi untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi Sumatera, sekaligus memastikan negara hadir secara nyata bagi para penyintas.
Sebelumnya, Presiden Prabowo telah menyetujui pembentukan Satgas Kuala atas usulan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin. Satgas ini difokuskan pada pengerukan sungai yang dangkal akibat timbunan lumpur serta pengolahan air berlumpur menjadi air bersih. Namun, Alex menilai tugas Satgas terlalu sempit. Ia menegaskan, badan khusus akan mampu bekerja lebih komprehensif, mulai dari pemulihan lingkungan hingga koordinasi anggaran lintas kementerian tanpa harus mengubah UU APBN.
Kerusakan akibat banjir memang luar biasa. Data terbaru mencatat 3.188 fasilitas pendidikan, 803 rumah ibadah, 215 fasilitas kesehatan, 81 ruas jalan, dan 34 jembatan rusak. Aceh menjadi wilayah dengan kerusakan terbesar, disusul Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Hingga Jumat (2/1/2026), jumlah korban tewas mencapai 1.157 jiwa, dengan ratusan lainnya masih hilang. Sementara itu, jumlah pengungsi melonjak hingga 380 ribu jiwa, mayoritas di Aceh.
BMKG memperingatkan curah hujan tinggi masih akan berlangsung hingga Maret 2026, menandakan bencana ini berpotensi berkepanjangan. Dalam situasi genting ini, Alex berharap pemerintah segera mengambil langkah strategis. “Kita tidak hanya bicara pengerukan sungai, tapi bagaimana negara hadir dengan sistem manajemen bencana yang terencana, transparan, dan efektif,” tegasnya. [ham]
