telusur.co.id - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas, menyampaikan capaian reformasi birokrasi selama kurun waktu 10 tahun.

Anas menuturkan, tren indeks reformasi birokrasi mengalami kenaikan, termasuk dampaknya pada upaya penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, serta penggunaan produk dalam negeri dan penguatan ekosistem digital pemerintahan Indonesia.

"Hal ini menunjukkan konsistensi upaya pemerintah dalam perbaikan tata kelola pemerintahan yang semakin baik dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, efisien dan mampu memberikan pelayanan publik prima kepada masyarakat," jelas Anas dalam keterangan yang diterima pada, Rabu (16/10/24).

Selama lima tahun terakhir kata Anas, reformasi birokrasi Indonesia telah memberikan berbagai kontribusi nyata pada berbagai capaian dalam skala global yang mengantarkan Indonesia pada posisi yang cukup kompetitif dengan berbagai negara di dunia.

"Pertama, berdasarkan Worldwide Governance Indicators, Indonesia berhasil naik peringkat dari 99 (2017) ke 73 (2022) untuk Government Effectiveness serta naik peringkat dari 94 ke 87 untuk Regulatory Quality," ujarnya. 

Kedua, peringkat Indonesia dalam Global Innovation Index naik dari peringkat 85 (2019) menjadi 54 (2024). 

"Ketiga, peringkat Electronic Government Development Index (EGDI) Indonesia naik dari peringkat 107 (2017) menjadi 64 (2024) dan Keempat, peringkat Indonesia dalam perspektif sektor bisnis juga tidak kalah bersaing dengan negara-negara lain," lanjutnya. 

Anas menuturkan, pelaksanaan reformasi birokrasi menunjukkan peningkatan yang baik, tren rata-rata Indeks Reformasi Birokrasi menunjukan angka peningkatan baik di kementerian/lembaga maupun provinsi/kabupaten/kota. 

Selain itu, Kementerian PAN-RB juga telah  meningkatkan kemudahan pelayanan untuk masyarakat, pemerintah telah menghadirkan sebanyak 280 Mal Pelayanan Publik (MPP) baik fisik maupun digital di seluruh Indonesia.

"Sekarang jumlah MPP semakin banyak di luar Jawa, sehingga pelayanan publik ekselen tidak hanya terpusat di Jawa. Artinya konsep Indonesia-sentris tidak hanya terkait infrastruktur fisik, tetapi juga terkait pelayanan publik," pungkasnya. [Fhr]