telusur.co.id - Anggota Fraksi PDI Perjuangan MPR RI Muchamad Nabil Haroen meminta pemerintah untuk serius mencegah dan memberantas terorisme. Upaya serius tersebut, menurutnya, tidak cukup hanya dengan melarang orang bercadar dan bercelana cingkrang.

Menurut pria yang akrab disapa Gus Nabil itu, perlu adanya skema kerjasama di antara Kementerian lembaga dan badan-badan yang ada untuk mencegah dan memberantas terorisme.

"Kita punya Densus 88, punya BNPT, punya BPIP, punya BIN, punya Kemenhan, punya Kemenag dan banyak lagi, ini skemanya seperti apa selama ini, kok terorisme bisa tumbuh dengan subur," kata Gus Nabil dalam diskusi bertajuk 'Paham Kebangsaan untuk Mencegah Terorisme' di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (25/11/19).

Selama ini, kata dia, ideologi radikalisme dan terorisme ini banyak dilawan dengan kekuasaan dan kekerasan. Seharusnya, menurut dia, pemerintah tidak bisa begitu, yang namanya deologi harusnya dilawan dengan ideologi.

"Jadi kalau melawan radikalisme dan terorisme harus dengan soft power, bukan dengan hard power. Karena dengan hard power justru akan membuat mereka semakin solid, semakin militan, ini bahaya sekali," terangnya.

"Contoh kemarin melarang orang berjilbab (bercadar) dan celana cingkrang, itu salah satu bentuk hard power menurut saya. Jadi ini yang ditunjuk sebagai pembantu-pembantu presiden itu harus lebih cerdas dalam mengambil langkah-langkah," tambah anggota Komisi IX DPR RI itu.

Dia menegaskan, yang terpenting, mata rantai ekstrimisme dan radikalisme harus diputus dengan cara-cara baru yang elegan.

"Ini kan, tadi sudah disampaikan, bahwa 45,5 persen pelaku teror itu karena ideologi, kemudian sisanya ada karena ekonomi, dan lain sebagainya," ungkapnya.

Menurutnya, mata rantai terorisme melalui ekonomi juga harus diputus. Diputusnya dimana? Dia mencontohkan banyaknya lembaga filantropi yang dimiliki oleh kelompok-kelompok ekatrimis. Justru kata dia, lembaga filantropi dari pihak Islam moderat, tidak mendapatkan ruang.

Lembaga-lembaga filantropi yang dimiliki oleh kelompok yang pro ekstrimisme pengelolaan dananya besar, bahkan bisa mengirimkan beasiswa ke luar negeri dan sebagainya.

"Tapi mereka tidak NKRI, tidak cinta tanah air, justru kembali ke sini malah jadi penyakit, ini juga pemerintah menertibkan," jelasnya.

"Jadi menurut saya, jauh lebih penting menertibkkan lembaga filantropi yang berafiliasi kepada radikalisme dan terorisme daripada melarang bercadar dan celana cingkrang," pungkasnya. [Fhr]