telusur.co.id -Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) secara resmi menjalin kolaborasi strategis melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan sejumlah mitra strategis, mulai dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Yayasan MATAULI, hingga delapan universitas ternama di Indonesia.

Acara yang berlangsung di Kantor KP2MI, Jakarta Selatan, pada Kamis (16/4/2026) ini menandai babak baru dalam transformasi kelembagaan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pekerja Migran Indonesia.

Dalam sambutannya, Menteri P2MI Mukhtarudin menegaskan, transisi status dari BP2MI menjadi Kementerian merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam menangani isu migrasi.

"Sekarang kami memiliki peran ganda, tidak lagi hanya sebagai operator atau pelaksana, tetapi juga sebagai regulator yang merumuskan kebijakan. Pengelolaan dilakukan secara komprehensif dari hulu ke hilir, mulai dari persiapan calon pekerja hingga pemberdayaan purna-pekerja," ujar Mukhtarudin.

 Mukhtarudin menekankan bahwa strategi pelindungan terbaik bagi para pekerja migran adalah kompetensi. Mengingat, penempatan tenaga kerja tanpa keahlian (unskilled) hanya akan memperbesar risiko keamanan dan kerentanan di negara tujuan.

"Strategi utama dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia adalah melalui penguatan kompetensi yang berperan sebagai perisai bagi mereka di luar negeri," imbuhnya.

Oleh karena itu, Mukhtarudin mengatakan bahwa fokus utama kebijakan KP2MI kini dialihkan sepenuhnya pada pengiriman skilled workers khususnya untuk level menengah (middle) hingga tinggi (high skill), guna meminimalisir risiko keamanan.

Langkah ini sejalan dengan dukungan terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan penempatan sebanyak 500.000 pekerja migran ahli.

Selain meningkatkan perlindungan, transformasi ini juga terbukti memberikan dampak ekonomi yang nyata, di mana pada tahun 2025 tercatat kenaikan remitansi sebesar 14% yang berkontribusi langsung pada upaya pengentasan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan sosial di tanah air.

Mukhtarudin memaparkan data krusial terkait pasar kerja internasional. Berdasarkan data SIP2MI per 15 April 2026, terdapat 327.658 peluang kerja di luar negeri. Namun, penyerapan saat ini baru mencapai 69.187 posisi (21,12%)

"Masih terdapat 258.471 peluang kerja atau sekitar 78,88% yang terbuka lebar. Ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk menyiapkan SDM yang kompeten agar peluang ini tidak terbuang sia-sia dan diisi melalui jalur yang legal serta aman," ujarnya. 

Sesuai dengan mandat Presiden Prabowo Subianto, Kementerian P2MI kini memfokuskan kinerjanya pada pembangunan ekosistem perlindungan yang terintegrasi secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. 

Pendekatan komprehensif ini mencakup fase pra penempatan melalui penguatan pendidikan vokasi dan upskilling, perlindungan hak serta keamanan selama masa bekerja di luar negeri.

"Hingga pemberdayaan ekonomi purna-penempatan agar remitansi yang dihasilkan mampu memberikan dampak ekonomi yang luas bagi keluarga dan daerah asal," bebernya. 

Mukhtarudin menegaskan bahwa di tengah momentum bonus demografi, Indonesia berkomitmen mengirimkan tenaga kerja terampil (skilled labor) yang berdaya saing tinggi, bukan lagi tenaga kerja tanpa keahlian. 

Sebagai langkah konkret melalui program prioritas (quick win), kementerian menetapkan target penyiapan 500.000 tenaga kerja terampil untuk periode 2026-2029. 

Strategi ini diwujudkan melalui penguatan vokasi dan sertifikasi berstandar internasional, pembentukan Migrant Center di lingkungan kampus sebagai pusat layanan informasi, peningkatan literasi migrasi aman bagi masyarakat, serta kolaborasi pertukaran data riset demi terciptanya kebijakan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan pasar kerja global.

"Jadi, penandatanganan MoU hari ini bukan sekadar seremoni, melainkan satu kesatuan kebijakan dan implementasi konkret. Saya berharap kerja sama ini segera ditindaklanjuti agar pekerja migran kita menjadi tenaga kerja yang legal, terampil, terlindungi, dan bermartabat," pungkasnya.[Nug]