telusur.co.id - Pemprov Jawa Timur (Jatim) menjadi provinsi pertama yang menerapkan implementasi layanan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM). Hari ini, Jumat (31/1), launching layanan ADM di Jatim ditandai dengan penyerahan mesin ADM dari Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa kepada Bupati Jombang disaksikan Menkopulhukam Mahfud MD dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI), Tito Karnavian pada acara Rakor Pemerintahan Tahun 2020 Provinsi Jatim di Grand City.
Saat ini terdapat sepuluh daerah di Jatim yang menjadi pilot project penggunaan ADM, saat ini yang sudah siap melayani yaitu Kabupaten Magetan, Kabupaten Jombang.
Seterusnya akan dikembangkan bertahap seiring dengan proses penyediaan perangkat dan training pendamping. Diharapkan semua kabupaten/kota se-Jatim akan menggunakan perangkat ini sehingga berbagai layanan administrasi publik dapat dilakukan dengan cepat, mudah dan tidak berbiaya.
Sebagaimana diketahui, ADM ini merupakan terobosan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI untuk mendigitalisasi layananan kependudukan. Serta bisa mencetak dokumen kependudukan dalam waktu tidak lebih dari satu setengah menit dan bisa dari mana saja sesuai QR Code yang sudah diregistrasi di dukcapil setempat.
Sehingga, tentunya hal ini akan mempermudah, mendekatkan dan mempercepat layanan kependudukan kepada masyarakat. Khususnya dalam hal pengurusan e-KTP, akta kelahiran, akta kematian, hingga kartu keluarga.
Gubernur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan, bahwa dirinya sangat menyambut baik program inovasi ADM sebagai penguatan fasilitas layanan kependudukan kepada masyarakat.
Inovasi ini juga akan mampu menyiapkan Jatim menuju Smart Province. Untuk itu, ke depan layanan ini nantinya juga akan diperluas dan diintegrasikan di semua kabupaten/kota di Jatim.
"Saya harap pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Darah (PAPBD) tahun ini sudah bisa dibahas, agar segera bisa diintegrasikan di kab/kota se Jatim. Sehingga nantinya lewat inovasi ini Jatim tidak hanya sekedar kab/kotanya yang smart city tapi juga provinsi Jatim menjadi smart province," ucap Khofifah.
Karena mesin ADM ini harus dibeli dengan anggaran Pemda setempat lewat e-katalog. Harganya tidak mahal. Hanya Rp 150 juta hingga Rp 200 juta per unit. Alat ini bisa berfungsi seperti mesin ATM 24 jam dimana masyarakat bisa menggunaan setiap waktu dan dimana saja sesuai kebutuhan.
Khofifah menambahkan, ADM merupakan inovasi yang sudah ditunggu-tunggu oleh Pemprov Jatim. Utamanya, untuk mempermudah, mempermurah, dan mempercepat proses layanan publik di bidang administrasi bagi masyarakat. Selain itu, penerapan ADM juga selaras dengan tagline yang diusung Pemprov Jatim yaitu CETTAR (Cepat-Efektif/Efisien-Tanggap-Transparan-Akuntabel-Responsif).
"Terimakasih Pak Mendagri, inovasi ini menjadi harapan baru bagi masyarakat Jatim yang telah kami inisiasi sebelumnya lewat program CETTAR. Pola-pola jemput bola seperti ini saya rasa akan menjadi percepatan bagaimana Jatim bisa menjadi provinsi terdepan di Indonesia," terang mantan Menteri Sosial dan Menteri Pemberdayaan Perempuan ini.
Lebih lanjut dijelaskan Khofifah, selain kecepatan dalam proses pengurusan e-KTP, akta kelahiran juga merupakan dokumen yang harus dipermudah dan dipercepat pengurusannya. Hal ini penting, karena berdasarkan data yang ada beberapa daerah di Jatim angka pengurusan akta kelahirannya masih perlu ditingkatkan.
“Akta kelahiran merupakan SIM bagi anak-anak untuk bisa melanjutkan profesi yang dikehendaki, baik yang mau mendaftar sebagai anggota TNI, Polri, Kejaksaan, ASN maupun kehakiman dan sebagainya. Untuk itu, lewat ADM diharapkan proses pengurusan akta kelahiran juga akan lebih mudah, cepat dan tidak berbeaya," pungkas gubernur perempuan pertama di Jatim ini.
Di akhir sambutannya, Khofifah berharap lewat program east java information super coridor (EJISC) yang digagas Pemprov Jatim akan bisa mensupport layanan ADM di Jatim.
Mencakup data kesehatan, pendidikan maupun data sosial. Dengan demikian, maka akan mempercepat berbagai layanan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya angka IPM di Jatim.
"Lewat inter koneksitas data ini baik data pendidikan, sosial, maupun kesehatan maka kami harapkan akan bisa membantu percepatan peningkatan kesejahteraan dan IPM di Jatim," tukas Khofifah.
Laporan Arianto Deni
