telusur.co.id - Anggota DPR RI F-PPP, Illiza Sa’adudin Djamal menyayangkan adanya pemotongan anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk penanganan virus corona di Indonesia. 

"Kami menyayangkan anggaran BOS ini dipotiog, walaupun dengan alasan adanya pademi Covid-19, karena seharusnya pemerintah memotong anggaran lain, bukan BOS," kritik Illiza dalam keterangan tertulisnya, Senin.

Bagi dia, pemotongan anggaran BOS akan berpengaruh kepada pendapatan guru honorer, apalagi gaji guru honorer masih berkisar Rp400 ribu – Rp 1 juta. Hal ini akan berpengaruh kepada kesejahteraan guru, apalagi di pademi Covid-19 ini mereka membutuhkan dana yang cukup untuk menghadapi segala kemungkinan.

Seharusnya, pemerintah bisa melakukan pemotongan anggaran di bidang infrastruktur, perjalanan dinas, kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) yang terkesan formalitas dan lainnya. Atau bisa saja pemerintah menanggukan anggaran pelatihan online yang mencapai Rp 5,6 triliun. "Jangan pemerintah memotong anggaran BOS yang akan mempengaruhi kualitas pendidikan dan pengejaran di sekolah," katanya.

Anggota Baleg DPR RI ini mendorong Kemendikbud untuk memperjuangkan agar anggaran Bos tidak disunat. Seharusnya bisa memperjuangkan nasib dan kesejahteraan guru, termasuk guru honorer. Jika mereka membiarkan dana BOS dipotong maka ini sama saja dengan lepas tanggung jawab atas kesejahteraan guru yang saat ini sebenarnya masih minim, khususnya guru honorer," tandanya. [ham]