telusur.co.id - What next? Apa yang perlu dilakukan setelah putusan Mahkamah Konstitusi, 22 April 2024 soal pilpres?

“Jawabannya singkat dan tegas. Marilah kita  Move On. Berpolitik yang move on karena tiga alasan,” Demikian Denny JA dalam video orasi yang disebarkannya di medsos setelah mendengar hasil putusan MK.

Ujar Denny, Putusan MK yang menolak semua gugatan dari pihak AMIN dan pihak Ganjar Mahfud itu adalah chapter terakhir dari buku lama. Setelah putusan MK, kita pun memasuki halaman dari buku yang baru.

Politik move on harus kita kerjakan karena situasi sama sekali sudah berubah. Apalagi pasangan Anies-Muhaimin dan pasangan Ganjar-Mahfud sudah menerima hasil MK, dan mengucapkan selamat atas kemenangan Prabowo-Gibran.

Denny menegaskan tiga alasan perlunya Politik Move On. Pertama, koalisi partai yang kita kenal selama ini koalisi 01 di belakang Anies dan Muhaimin, koalisi 03 di belakang Ganjar Mahfud,  koalisi itu segera bubar.

Bubar baik karena mereka membubarkan diri secara resmi, ataupun bubar secara perlahan melalui waktu. Sejak pilpres 2004, di politik Indonesia tak pernah ada koalisi partai yang kalah yang bertahan panjang.

Setelah putusan MK, masing-masing partai akan mencari cara, mencari peluang untuk Survive untuk tumbuh dalam pemerintahan baru yang dikendalikan oleh presiden yang menang. Jika gagal bergabung, mereka beroposisi, yang sangat lemah di DPR. Sangat jarang partai di Indonesia yang secara sengaja memilih beroposisi.

Koalisi partai pemenang pilpres juga akan berubah. Koalisi 02 yang menang di belakang Prabowo Gibran pun akan tumbuh lebih besar.

Sekarang ini koalisi partai pro Prabowo Gibran itu yang didukung oleh Golkar, Gerindra, Demokrat dan PAN, belum menguasai kursi DPR di atas 50%. 

Itu hukum besi politik. Koalisi partai ini akan mencari tambahan partai-partai yang lain agar mereka pun mayoritas di DPR. Hanya dengan menguasi mayoritas kursi DPR, mereka bisa mengendalikan pemerintahan secara efektif.

Alasan kedua, kita juga harus move on karena suara yang kritis itu dari kalangan terpelajar itu perlu ditransformasikan, untuk lebih mempengaruhi sistem politik secara substansial.

Selama ini kita mendengar aksi protes dari teman-teman Civil Society. Begitu keras mereka menghantam Prabowo, Gibran dan Jokowi. Memang dalam pilpres kali ini, mereka dikalahkan.

Tapi suara kritis mereka tidak sia-sia. Itu bagian dari civic education. Sikap kritis mereka penting untuk terus mematangkan demokrasi yang sedang tumbuh.

Di masa kini, demokrasi di Indonesia masih setengah matang. Bagaimanapun, demokrasi itu juga sebuah  journey yang terus-menerus memerlukan palu dan godam agar berbentuk baik.

Bagaimana caranya? Aneka suara kritis itu, yang memang substansial, penting untuk kita dengar sebagai revisi Undang-Undang berikutnya.

Misalnya, sekarang ini perkara bansos (bantuan sosial). Kita sering mendengar kritik teman-teman Civil Society mengenai bansos di balik kemenangan pilpres.

Maka saatnya kritik itu kita transformasikan menjadi input bagi Undang-Undang yang baru.  Katakanlah Undang-Undang mengenai presiden. 

Perlu diatur di sana. Misalnya, sebulan sebelum hari pencoblosan, bansos dilarang diberikan yang berupa sembako, atau yang berupa bantuan tunai langsung. Tapi subsidi BBM dan subsidi listrik boleh jalan terus.

Selesai pemungutan suara, bansos itu boleh dibagikan lagi, sesuai prosedur. Dengan cara ini, kritik itu fungsional mengubah aturan main politik melalui Undang-Undang. Politik jalanan, atau politik di talk show diangkat menjadi politik legislasi.

Alasan ketiga, kita harus move on karena kita ingin menundukkan diri kepada politik yang jauh lebih besar. Di hadapan kita sudah terhidangkan Visi Indonesia Emas 2045.

Indonesia diprediksi oleh berbagai lembaga yang kredibel bahwa di tahun 2045, 20 tahun dari sekarang, akan menjadi negara terbesar nomor empat di dunia secara ekonomi. Jelaslah itu peristiwa besar buat kita.

Namun tak hanya Indonesia, tapi juga Asia. Tahun 2045 itu pun akan terjadi pergeseran gravitasi ekonomi dunia, berpindah dari dunia barat ke Asia. 

Saat itu, kekuatan ekonomi dunia nomor satu adalah Cina. Nomor dua: India, ketiga Amerika Serikat. Nomor empat: Indonesia. Tiga dari empat negara terbesar secara ekonomi itu ada di Asia.

Perubahan pusat ekonomi dunia dalam sejarah hanya terjadi sekali per ratusan tahun. 

Saatnya pula kita mensinergikan kekuatan menyambut hal itu. Kepentingan dan visi besar ini selayaknya mengalahkan berbagai perselisihan kita yang jauh lebih kecil.

Inilah alasan mengapa setelah putusan MK, sebaiknya dan secepatnya kita move on, demikian Denny JA. (ari)