telusur.co.id - Tindakan Menteri BUMN Erick Thohir yang memecat Direktur Utama PT Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra alias Ari Askhara, karena diduga terlibat dalam kasus penyelundupan Harley Davidson dan dua sepeda Brompton, mendapat dukungan sejumlah pihak. Diharapkan, kasus yang menimpa Ari dapat menjadi pelajaran bagi semua direksi BUMN lainnya agar tidak menyelewengkan jabatan untuk kepentingan pribadi.

Begitu disampaikan oleh Ketua Komisi VI DPR Faisol Riza kepada wartawan, Senin (9/12/19).

"Menteri BUMN Erick Thohir punya kewajiban menegakan kode etik  kepada jajaran direksi.  Supaya mereka bekerja dengan benar agar bisa mendapatkan prestasi dan capaian yang bagus," ujar Faisol.

"Mereka juga bisa bersikap yang wajar (sederhana) dalam kehidupan mereka."

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)  menegaskan, para direksi di BUMN mempunyai tanggung jawab untuk menjalankan perusahaan negara dengan sebaik-baiknya. Bukan malah menyalahgunakan jabatan atau hidup bermewah-mewahan di tengah perusahaan sedang mengalami masalah.

"Kita (Komisi VI DPR) ingin melihat perusahaan yang dijalankan oleh para direksi BUMN ini kinerjanya baik tapi kita juga ingin selain itu para pejabatnya juga berlaku hidup sederhana jadi tidak bermewah-mewahan, bukan enggak boleh, enggak ada larangan, karena itu wajar untuk citra dari pemimpin perusahaan BUMN," tukasnya.

Sebelumnya, kasus penyelundupan Harley Davidson dan sepeda Brompton berujung pemecatan bagi Dirut Garuda Ari Ashkara oleh Menteri BUMN Erick Thohir.

Ari dipecat  karena ketahuan membawa barang gelap di penerbangan pesawat anyar rute Prancis-Jakarta, 17 November lalu. Barang itu berupa satu unit Harley Davidson.
Dua hari kemudian Erick memastikan bakal ada empat direksi Garuda Indonesia, yang diberhentikan sementara terkait kasus yang sama.[Fh]