telusur.co.id - Program studi Ilmu Hukum gelar Doktor lebih dulu meraih akreditasi unggul Maret 2024. Ditargetkan gelar Magister dan Sarjana akan menyusul dalam waktu dekat

Akreditasi merupakan salah satu penilaian penting yang perlu diraih program studi di perguruan tinggi. Melalui akreditasi masyarakat secara mudah melihat bagaimana kinerja kampus dalam menjamin mutu dan kualitas program studi. Program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Borobudur (FH Unbor) telah menyandang akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) baik program Sarjana (S1), Magister (S2), dan Doktor (S3).

Terhitung Maret 2024 program Doktor Ilmu Hukum FH Unbor meraih akreditasi ‘Unggul’. Program S2 untuk saat ini mendapat peringkat ‘Baik Sekali’, dan ‘Baik’ untuk S1. Kendati sudah mengantongi akreditasi dengan predikat yang mumpuni, civitas akademika FH Unbor tak lantas berpuas diri. Targetnya dalam waktu dekat program S1 dan S2 akan menyusul S3 dalam meraih akreditasi peringkat ‘Unggul’.

Direktur Program Pascasarjana Unbor, Prof Faisal Santiago berharap paling lambat dalam waktu satu semester FH Unbor mampu menyabet akreditasi ‘Unggul’ untuk ketiga program studinya yakni S1, S2, dan S3. Upaya itu untuk mewujudkan harapan FH Unbor sebagai pusat dari pendidikan tinggi hukum di wilayah Jakarta.

Jika target ini tercapai bisa jadi Universitas Borobudur jadi kampus swasta pertama di Jakarta yang program studinya (Ilmu Hukum,-red) meraih akreditasi ‘Unggul’ untuk 3 program sekaligus dalam satu semester yakni S1, S2, dan S3,” katanya dalam membuka kegiatan Asesmen Lapangan Akreditasi Program Studi Magister Ilmu Hukum FH Unbor, Jumat (28/6/2024).

Pada kesempatan yang sama Rektor Unbor, Prof Bambang Bernanthos, menjelaskan Ilmu Hukum merupakan salah satu dari 19 program studi yang dikelola Unbor. Dia berharap program S2 Ilmu Hukum bisa mendapat akreditasi ‘Unggul’. Kegiatan asesmen lapangan dalam rangka proses akreditasi program studi S2 Ilmu Hukum ini diharapkan berjalan maksimal sehingga memberi hasil yang terbaik.

Besar harapan saya kepada tim asesor untuk memberikan saran dan arahan sehingga program magister Ilmu Hukum Unbor terakreditasi unggul,” harapnya.

Sementara itu, Tim asesor utusan BAN-PT yang menyambangi Unbor untuk melakukan asesmen lapangan. Kunjungan itu untuk akreditasi program studi S2 Ilmu Hukum terdiri dari Prof Angkasa (Universitas Jenderal Soedirman) dan Prof Busyra Azheri (Universitas Andalas).

Prof Angkasa menjelaskan, kehadirannya ke kampus Unbor untuk menjalankan penugasan dari BAN-PT untuk melakukan asesmen lapangan. Kegiatan asesmen ini merupakan salah satu rangkaian proses akreditasi. Untuk data dan dokumen terkait akreditasi yang disodorkan Unbor sudah dilakukan validasi.

“Kami sudah punya bekal nilai dan sekarang melakukan validasi di lapangan,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Prof Busyra menambahkan kegiatan asesmen lapangan ini istilahnya seperti ‘memotret’ di lapangan. Sebab validasi terhadap dokumen akreditasi terkait sudah dilakukan oleh validator. Asesmen lapangan nantinya memberi masukan terhadap apa yang sudah dilakukan Unbor tapi mungkin terlewat untuk disampaikan.

"Kami ditugaskan oleh BAN-PT untuk ‘memotret’ yang ada di lapangan dan memberi masukan jika ada yang belum lengkap,” urainya.

Ditambahkan, Dosen FH Unbor, Ahmad Redi, menyebut visi program studi magister Ilmu Hukum sebagai pusat pengembangan ilmu dan pengetahuan hukum bisnis dalam perspektif kemandirian dan kewirausahaan. Hal itu terkait dengan kondisi internal dan eksternal dimana Jakarta sebagai tempat kampus Unbor membutuhkan lulusan fakultas hukum yang fokus pada hukum bisnis.

Berdasarkan kondisi internal dan eksternal itu Ilmu Hukum Unbor fokus pada hukum bisnis,” imbuhnya.

Tujuan magister Ilmu Hukum FH Unbor antara lain, menghasilkan sumber daya manusia profesional yang menguasai ilmu pengetahuan hukum bisnis. Menghasilkan kajian ilmiah, penelitian dan publikasi ilmiah yang mendukung kualitas proses pembelajaran, penerapan ilmu hukum bisnis. Menghasilkan kegiatan dan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan hukum dan elemen masyarakat.

"Menghasilkan tata kelola yang kredibel, transparan, tanggungjawab, akuntabel dan adil,”  urai mantan Ketua Penyusun Borang Akreditasi Doktor Ilmu Hukum FH Unbor itu.(fie)