telusur.co.id - Komisi XIII DPR RI menyetujui usulan anggaran Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) sebesar Rp 1,9 triliun dalam RAPBN 2027. Angka tersebut melonjak lebih dari 85 kali dibandingkan anggaran Bakom dalam APBN 2026 yang tercatat Rp 22 miliar.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso mengatakan, lonjakan anggaran itu harus dibarengi target dan indikator kinerja yang terukur. Menurut dia, Bakom tidak cukup hanya mendapat tambahan anggaran, tetapi harus mampu membuktikan efektivitas komunikasi pemerintah kepada masyarakat.
“Prinsipnya kita setuju, tapi saya ingin memberi catatan supaya nanti ada evaluasi yang terukur bagaimana Bakom Pemerintah ini setelah diberi anggaran yang sangat besar itu berhasil dalam kinerjanya secara objektif,” kata Sugiat dikutip dari laman DPR, Selasa (1/9/2026).
Politikus Partai Gerindra itu bahkan mengaitkan keberhasilan Bakom dengan tingkat penerimaan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Kalau nanti di 2027 approval rating pemerintahan Pak Prabowo masih 50 persen, berarti kan gagal Bakom Pemerintah,” ujar Sugiat.
Menurut dia, pemerintah memiliki sejumlah indikator ekonomi yang dinilai positif, tetapi belum seluruhnya dipahami masyarakat.
Sugiat mencontohkan pertumbuhan ekonomi yang berada di atas 5 persen, konsumsi masyarakat yang dinilai masih terjaga, serta realisasi investasi pada 2026 yang telah menembus lebih dari Rp 1.000 triliun dan berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja.
Ia menilai kondisi itu menunjukkan masih adanya kesenjangan antara capaian pemerintah secara kuantitatif dan persepsi yang berkembang di tengah masyarakat.
“Ini menunjukkan bahwa Badan Komunikasi Pemerintah itu belum maksimal menjelaskan kepada publik, menjelaskan kepada rakyat bahwa pemerintahan Pak Prabowo Subianto sebetulnya secara kuantitatif sudah bekerja dengan sangat baik,” katanya.
Minta Bakom Tak Sekadar Sebarkan Informasi
Sugiat mengatakan, tambahan anggaran harus digunakan untuk memperbaiki cara pemerintah menjelaskan kebijakan, capaian, maupun tantangan pembangunan kepada publik.
Menurut dia, fungsi Bakom menjadi semakin penting di tengah derasnya arus informasi dan beragam narasi mengenai kinerja pemerintah yang beredar di ruang publik.
Karena itu, ia meminta lembaga yang dipimpin Muhammad Qodari tersebut memiliki ukuran keberhasilan yang jelas dan dapat dievaluasi setelah memperoleh anggaran Rp 1,9 triliun.
Sugiat menilai komunikasi pemerintah dapat dianggap tidak efektif apabila capaian yang dinilai baik tidak berbanding lurus dengan tingkat kepercayaan dan penerimaan masyarakat.
“Kalau kerja pemerintah itu sangat baik, approval rating yang rendah, itu yang salah adalah Bakom Pemerintah yang tidak bekerja secara maksimal,” ujar Sugiat.
