telusur.co.id - Upaya penyamaan tembakau sebagai zat adiktif yang setara dengan narkoba dalam RUU Kesehatan tengah menjadi sorotan banyak kalangan. Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo mengatakan, pada dasarnya pembuatan Undang-Undang yang dapat dilaksanakan tidak boleh diskriminatif, seperti halnya RUU Kesehatan yang tengah dibahas.

Menurut Firman, tembakau adalah tanaman yang dimanfaatkan oleh industri sah serta legal di negeri ini. Apalagi tembakau merupakan komoditas yang diperdagangkan di pasar oleh masyarakat. 

"Jadi kalau memang mau mengatur komoditas, mari kita buat regulasi soal komoditas terkait. Sebab yang namanya komoditas semua ada dampaknya masing-masing," kata Firman saat berbicara dalam Forum Legislasi bertajuk ”Mengkaji Lebih Dalam Zat Adiktif di RUU Kesehatan” di Media Center DPR RI, Komplek Parlemen Senayan, Kamis (25/5/23). 

Firman menyayangkan hal itu, apalagi tembakau memiliki dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Cukai yang disumbangkan mencapai ratusan triliun, belum pula industri tembakau dan turunannya diperkirakan mampu menyerap 5 juta tenaga kerja secara nasional. 

"Tembakau jangan dilihat dari dampak negatifnya saja, karena positifnya juga ada," sebut Politisi Fraksi Partai Golkar ini. 

Bahkan tak sedikit beberapa penelitian menemukan manfaat tembakau bagi kesehatan, namun demikian Firman juga tak memungkiri diperlukan pula pengawasan dan regulasi yang baik.

Adapun fokus dan latar belakang penyusunan RUU Kesehatan memiliki muatan yang lebih luas. Firman mengingatkan bahwa calon beleid yang bermetodekan omnibus law ini diinisiasi karena melihat tata kelola kesehatan di tengah masyarakat belum berjalan dengan baik. Sehingga parlemen berkonsentrasi agar RUU ini dapat menjawab tantangan tata kelola tersebut. [Tp]