telusur.co.id -Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan, mengingatkan bahwa tinggi atau rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilu bukan hanya dilihat ketika masyarakat ramai-ramai datang ke tempat pemungutan suara (TPS).
Namun menurutnya, bagaimana partisipasi masyarakat setelah pemilu untuk dapat terus mengawal seluruh kebijakan publik yang dibuat oleh pemimpin terpilih dari hasil pemilu tersebut.
"Partisipasi bukan sekadar datang ke TPS, tapi memastikan suara rakyat terus hidup dalam kebijakan publik," kata Aher sapaannya, mengutip Rabu (29/10/2025).
Aher menegaskan penting bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan politik pasca pemilu.
Menurutnya hal ini sebagai investasi jangka panjang dalam mendewasakan demokrasi di Indonesia.
"Pendidikan pemilih pasca pemilu adalah investasi jangka panjang bagi demokrasi Indonesia,” ujar Aher.
Ia menggarisbawahi, bahwa tingkat partisipasi nasional pada Pemilu 2024 mencapai sekitar 82%, yang menunjukkan antusiasme rakyat terhadap demokrasi.
Namun, Politikus PKS ini mengingatkan bahwa partisipasi tinggi belum otomatis mencerminkan kualitas pilihan yang baik.
Menurutnya, peran penting KPU dan Bawaslu perlu diperkuat dalam mengembangkan pendidikan politik berkelanjutan serta pengawasan partisipatif di tingkat akar rumput.
"Kita perlu mendorong partisipasi yang lebih rasional, berbasis pemahaman terhadap visi, misi, dan rekam jejak calon, bukan sekadar karena pengaruh emosi atau media sosial," tuturnya.
Kolaborasi antara lembaga penyelenggara pemilu, masyarakat sipil, kampus, dan organisasi masyarakat juga menjadi kunci terwujudnya demokrasi yang sehat dan transparan.
"Pemilu hanyalah satu momen dalam siklus demokrasi. Yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat terus mengawal hasilnya, mengkritisi, dan berkontribusi dalam setiap kebijakan publik," pungkasnya.
"Dari sinilah demokrasi yang substantif tumbuh,”demikian Aher menambahkan.
Laporan: Dhanis Iswara.



