Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengapresiasi RUPTL 2025-2034 yang berfokus pada pengembangan energi terbarukan. “Rencana membangun 69.5 GW kapasitas listrik baru dimana 76% berasal dari sumber energi baru dan terbarukan, merupakan bukti nyata Presiden Prabowo yang hendak membangun perekonomian Indonesia berdasarkan platform berkelanjutan,"
"Sepertinya belum ada negara di kawasan Asia yang mencanangkan akselerasi pengembangan EBET seagresif Indonesia,"
Doktor Ilmu Politik UI ini menjelaskan, membangun sumber-sumber EBET sebesar 28 GW sampai dengan tahun 2029, disusul 41.6 GW dari tahun 2030 sampai 2034 bukan hal yang mudah dilakukan.
"Dibutuhkan dukungan perencanaan, dukungan teknologi dan finansial, serta koordinasi yang sinergis diantara seluruh pemangku kebijakan agar target ini bisa tercapai,"
“Hari ini kita sudah tidak bicara EBET sebagai pilihan, namun telah menjadi keniscayaan. Krisis iklim telah kita rasakan hari ini dan komitmen Indonesia mereduksi bauran energi fosil dan mengembangkan seluruh sumber-sumber energi terbarukannya, merupakan aksi rill Presiden Prabowo untuk berperan aktif dalam mencegah krisis iklim yang lebih besar”
Waketum PAN ini menjelaskan, ada beberapa keuntungan besar yang dapat diperoleh Indonesia ketika melakukan transisi energi selain mencegah dampak buruk terhadap lingkungan, yakni: (i) mengurangi ketergantungan pada impor energi seperti LPG, BBM, solar dan minyak tanah; (ii) penyerapan tenaga kerja yang cukup besar; (iii) mendapatkan manfaat transfer teknologi dan (iv) yang tidak kalah pentingnya: membangun sektor industri dan manufaktur domestik di sektor EBET, seperti panel surya, batere, kabel dan lain-lain.”
“Pokoknya ‘pesta EBET’ harus dirasakan manfaatnya untuk tenaga kerja dan industri dalam negeri kita”, ujar Eddy
Selanjutnya Eddy juga mengusulkan agar PLN gencar “memasarkan” proyek-proyek EBET ini kepada kalangan investor, pelaku energi dan lembaga keuangan agar investasi di sektor EBET ini bisa melibatkan pelaku usaha swasta baik dalam dan luar negeri.
“Karena nilai investasinya mencapai hampir tiga ribu triliun rupiah, PLN perlu menjangkau seluruh pelaku usaha bidang energi termasuk kembaga-lembagai keuangan agar porsi swasta lebih dominan dalam pembangunan pembangkit listrik. Hal ini penting mengingat PLN juga harus berfokus pada pembangunan jaringan transmisi, gardu induk dan listrik desa, sebagai bagian dari tugas layanan publik PLN, yang nilainya di atas Rp 500 triliun”
Sebagai penutup, Eddy akan mendorong agar Undang-Undang EBET bisa segera disahkan parlemen, agar payung hukum yang mengatur sektor energi terbarukan tidak saja kuat namun juga adaptif.
“Saya berharap dalam masa persidangan yang akan datang, agenda pembahasan UU EBET sudah bisa kita tuntaskan dan sahkan di Rapat Paripurna DPR RI. Saya juga sangat optimis bahwa ke depannya, Indonesia bisa menjadi global leader baik di dalam aksi pengelolaan krisis iklim, maupun di sektor pengembangan energi terbarukan”, pungkas Eddy.[]
