telusur.co.id - Pembina Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia (MITI) Mulyanto mengusulkan Pemerintah melakukan evaluasi total ke Pertamina dan seluruh BUMN. Hal ini menyusul kasus dugaan korupsi tata kelola minyak yang diperkirakan merugikan negara sebesar Rp 193,7 triliun.
"Daripada sekedar mereview teknis bisnis Pemerintah lebih baik evaluasi total agar tidak terkesan sebatas basa-basi," kata Mulyanto kepada wartawan, Rabu (5/3/25).
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menilai, perlu dilakukan review total terhadap Pertamina dengan mengikutsertakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas.
Mulyanto menganggap, sekarang momentum yang tepat untuk evaluasi total Pertamina, khususnya terkait tata kelola korporasi (good corporate governance). Bahkan evaluasi total BUMN secara keseluruhan. Apalagi sudah dibentuk lembaga investasi besar yakni Danantara.
"Lembaga besar, mengelola dana besar, potensi mendapat hasil besar sekaligus tersimpan resiko yang besar. Bentuk sinergi BUMN-Danantara ini perlu dirumuskan dengan baik, yang karenanya menuntut kesiapan BUMN," ujar Mulyanto.
Mulyanto menambahkan, dengan postur dan image BUMN seperti sekarang ini pesimis sinergi investasi tersebut akan berhasil sukses.
Pasalnya, belum selesai kasus emas palsu di Antam, masyarakat dikagetkan dengan korupsi timah yang mencapai Rp. 300 triliun di PT Timah. Dan, kini masyarakat kembali dibuat tercengang dengan kasus mega korupsi Pertamina yang hampir mencapai Rp 1000 triliun dari tahun 2018-2023.
"Sampai hari ini kesan BUMN menjadi tempat basah korupsi dan sapi perah partai politik masih sangat kuat di benak publik. Sehingga tidak heran dengan kasus mega korupsi Pertamina tersebut, kepercayaan publik kepada BUMN semakin merosot," singgungnya.
Menurut Mulyanto, paling tidak 3 prinsip dasar tata kelola BUMN harus ditegakkan dengan sungguh-sungguh, yakni prinsip meritokrasi, transparansi dan akuntabilitas.
Mustahil konsep-konsep bisnis yang rumit dapat dijalankan dengan baik kalau ujug-ujug yang diangkat sebagai pimpinan BUMN adalah anak pejabat negara atau pengurus teras partai politik.
Menurut Mulyanto, Presiden Prabowo harus turun tangan untuk memastikan tata kelola BUMN yang baik dan bebas dari intervensi politik. "Termasuk di Pertamina dimana Dirut dan Komut Pertamina sekarang adalah pengurus Partai Politik," tukasnya.
Diketahui, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri, dan Mochamad Iriawan alias Iwan Bule sebagai Komisaris Utama Pertamina, merupakan kader sekaligus pimpinan Partai Gerindra. Iwan Bule menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Gerindra sejak 2023 dan Simon merupakan salah anggota dewan pembina tersebut. [Nug]
