telusur.co.id - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro, menekankan pentingnya sinergi kebijakan fiskal lintas kementerian dan lembaga dalam percepatan penanganan darurat serta rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh. Hal itu disampaikannya saat memimpin agenda Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ke Aceh, Jumat (20/2/2026).

Fauzi Amro menjelaskan, kunjungan kerja tersebut bertujuan untuk mengawal implementasi Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 2025 tentang percepatan penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi bencana. Ia menekankan perlunya keterlibatan sektor jasa keuangan untuk mendukung pemulihan ekonomi daerah terdampak.

“Pertama, kami menggaris bawahi kebijakan fiskal terkait Inpres Nomor 18 Tahun 2025. Kami menginginkan adanya sinergitas antara Bappenas sebagai perencana, baik pada fase tanggap darurat maupun pascabencana. Bappenas memiliki rencana yang baik agar dana-dana tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi di Aceh dapat dilaksanakan secara optimal,” ujar Fauzi Amro

Berdasarkan laporan yang diterimanya, Otoritas Jasa Keuangan telah menyalurkan sekitar Rp12,3 triliun untuk berbagai program perbankan, mulai dari simpan pinjam hingga restrukturisasi kredit. Fauzi menilai kontribusi tersebut sangat membantu masyarakat serta pelaku usaha di wilayah terdampak.

Selain itu, legislator Dapil Sumsel I ini menegaskan komitmen pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan RI dalam mendukung pendanaan pemulihan. Komisi XI memastikan ketersediaan anggaran multiyears, transfer ke daerah (TKD) yang tidak dipotong senilai sekitar Rp10,5 triliun, serta dana siap pakai dapat dimanfaatkan secara maksimal di Provinsi Aceh.

“Kami ingin memastikan seluruh amanat Inpres Nomor 18 Tahun 2025 terkait tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi di Aceh ini benar-benar berjalan sebagaimana mestinya, tepat sasaran, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tutup Fauzi Amro, Politisi Fraksi Nasdem.