Fokus Policy Dukung Langkah BPOM Agar Vaksinasi Covid-19 Dilakukan Secara Ketat - Telusur

Fokus Policy Dukung Langkah BPOM Agar Vaksinasi Covid-19 Dilakukan Secara Ketat

Vaksin Covid-19. (Ist).

telusur.co.id - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito mengungkapkan tidak bisa memberikan izin penggunaan darurat emergency use of authorization (EUA) untuk vaksin Covid-19 Sinovac Biontech pada Desember 2020. Ini berarti vaksinasi baru bisa dilakukan Januari 2021.

Penny K Lukita mengatakan, ada beberapa data vaksin Covid-19 Sinovac yang tak bisa dilengkapi yang akan digunakan untuk pemberian izin penggunaan darurat karena data masih dalam proses. Data tersebut meliputi seluruh pelaporan uji klinis vaksin Covid-19 fase 1 dan 2 Sinovac, analisis interim, serta data keamanan vaksin COVID-19 50 persen.

Menanggapi hal ini, Direktur Forum Kajian Konstitusi dan Pemerhati Kebijakan Publik (Fokus Policy), Willy Kurniawan menyampaikan dukungan terkait langkah yang diambil BPOM RI sebagai upaya melindungi masyarakat dari kemungkinan bahaya pemberian Vaksin Covid-19 yang bisa berakibat fatal.

Fokus Policy menilai, selain soal keamanan, masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim juga perlu diberi jaminan kehalalan produk vaksin yang akan diberikan Januari tahun depan. Ini sesuai dengan harapan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.

"Saya kira, langkah BPOM ini baik bagi semua, agar pemberian vaksin Covid-19 yang nantinya menyasar puluhan juta rakyat betul-betul safety, efektif dan tentu menjadi role model penanganan pandemi yang jitu," kata Kurniawan kepada wartawan di Jakarta, Rabu (18/11/20).

Selain itu, kata Kurniawan, diharapkan melalui vaksin, aktivitas masyarakat serta program pemulihan ekonomi nasional akan dapat berlangsung lebih cepat dengan mempertimbangkan segala hal.

"Fokus Policy berharap, pemerintah dapat betul-betul menyiapkan langkah yang tepat terkait rencana pemberian vaksin ini. Persiapan yang baik dengan sasaran yang tepat kami harapkan menjadi momentum untuk menghindari efek negatif, terutama adanya isu minor yang berkembang soal keamanan vaksin bagi masyarakat," ungkapnya.

Saat ini, lanjut dia, publik menanti dengan harapan yang besar waktu realisasi pemberian vaksin Covid-19 sebagai jawaban kegelisahan terhadap dampak pandemi yang telah berjalan 8 bulan.

"Harapan inilah yang perlu dijaga agar seluruh aktivitas masyarakat segera berjalan normal," pungkasnya. [Tp]


Tinggalkan Komentar