telusur.co.id - Forum Silaturahmi Alim Ulama dan Tokoh Masyarakat (Format) Bekasi Raya, Rabu (14/7/21), mendesak DPRD Kabupaten Bekasi segera mengajukan surat pelantikan Wakil Bupati Bekasi sebelum melanjutkan kepada paripurna pemberhentian bupati.

“DPRD punya PR (pekerjaan rumah, red) besar terkait mekanisme pelantikan wakil bupati. Proses pemilihan sudah diparipurnakan. Sebelum pemberhentian (bupati saat ini, red), itu (pelantikan wakil bupati) diproses dulu untuk menjaga marwah DPRD yang jadi representasi masyarakat,” kata Ketua Format Bekasi Raya, H Apuk Idris.

Pada 18 Maret 2020, DPRD Kabupaten Bekasi memilih Ahmad Marjuki sebagai Wakil Bupati Bekasi dengan 40 suara dari total 50 anggota DPRD.

Akan tetapi hingga Bupati Eka Supria Atmaja meninggal pada 11 Juli 2021, DPRD belum melantik wakil bupati definitif.

Apuk Idris meminta Mendagri dan Gubernur Jawa Barat tidak langsung memproses penempatan pelaksana harian (plh), tetapi memperhatikan aspek politik karena DPRD telah melantik wakil bupati melalui rapat paripurna.

“Kami minta DPRD harus evaluasi persoalan kewajiban mereka terkait persoalan pelantikan wakil bupati yang sudah diparipurnakan pemilihannya. Ketika itu sudah dilakukan, baru gelar pemberhentian bupati dan pengangkatan bupati definitif,” katanya.

“Jangan terburu-buru menetapkan Plh. Kita tidak butuh Plh, kita butuh bupati definitif dan wakil bupati yang sudah ditentukan karena sudah jadi tanggungjawab DPRD untuk menjaga marwah mereka, karena sudah melaksanakan pemilihan,” lanjut tokoh masyarakat Bekasi ini.

Pada kesempatan audiensi dengan Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, BN Holik Qodratullah, Format Bekasi Raya menyampaikan hal tersebut langsung kepada Ketua DPRD.

Tampak pada pertemuan itu juga dihadiri Wikanda Darmawijaya, bupati Bekasi 1998-2003, yang merupakan anggota Format Bekasi Raya.

Terakhir, Apuk Idris berharap DPRD, Mendagri, dan Gubernur Jawa Barat melihat kondisi psikologis masyarakat yang membutuhkan pemimpin.

“Bekasi kehilangan Bapak dan Ibu, sekarang tidak ada pemimpin di Bekasi karena dulu ada intervensi Gubernur Jawa Barat dan DPRD. Tiba-tiba Allah berhendak lain, Bupati Eka Supria Atmaja meninggal, Bekasi tidak punya Bapak dan Ibu, ada juga anak tiri (Plh Sekda). Mau bagaimana ini Bekasi?” ketusnya.

“Kita sebagai orang Bekasi merasa prihatin karena kebijakan yang tidak mengarah kepada orang Bekasi. Harapan dari semua orang Bekasi, wakil bupati dilantik,” pinta Apuk Idris. [Fhr]