Fraksi PPP Kritik BPIP Soal Aturan Paskibraka Lepas Jilbab Saat Bertugas - Telusur

Fraksi PPP Kritik BPIP Soal Aturan Paskibraka Lepas Jilbab Saat Bertugas

Ist

telusur.co.idAnggota DPR RI dari Fraksi PPP, Elly Rachmat Yasin mengkritik keputusan Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) yang mengharuskan anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) putri untuk melepas hijab.

Elly Yasin menilai kebijakan penyeragaman pakaian paskibraka untuk melepas hijab merupakan hal yang tidak bijak, islamofobia dan jauh dari nilai-nilai pancasila. 

Sebab, pengenaan jilbab bagi seorang wanita beragama merupakan bagian dari implementasi dari ketaatan dalam menjalankan ajaran agamanya.

"Jangan dianggap berjilbab itu jauh dari nilai-nilai Pancasila. Ini pandangan Islamfobia," kata Elly Yasin, Kamis (15/8/2024).

Elly Yasin mengungkapkan, kehadiran BPIP ini ditujukan untuk membumikan nilai-nilai pancasila dan menjaga kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Bukan malah bersikap anti toleran dan mendiskriminasi para muslimah yang ingin menjalankan keyakinan agamanya.

"Padahal BPIP didirikan agar nilai-nilai Pancasila lestari dan mengayomi semua warga bangsa, tanpa pandang bulu. Sedangkan berjilbab itu pilihan anak bangsa sebagai wujud ketaatan beragama sebagai muslimah," kata Elly.

"BPIP dan siapapun penyelenggara negara ini hendaknya tidak "main-main" dengan aturan yang menyuruh muslimah melepas jilbab," lanjut Wakil rakyat asal Daerah Pemilihan Jawa Barat V (Kabupaten Bogor) ini.

Anggota Komisi VI DPR RI ini memandang, alasan BPIP yang menyatakan anggota paskibraka yang melepaskan jilbab dengan sukarela tentu kurang bisa diterima. 

"Mengingat Paskibraka level nasional ini ajang bergengsi bagi para pelajar kita. Tentu saja para pelajar akan melunak jika melepas jilbab itu dipersyaratkan," ujar dia.

Terakhir, Elly Yasin berharap agar kebijakan BPIP yang telah melukai ummat beragama itu segera diperbaiki dan pihak-pihak yang anti pancasilais segera di evaluasi.

"Saya harapkan BPIP dan semua pihak yang terkait harus dievaluasi, termasuk memperbaiki segala aturan yang berdampak melukai rasa keadilan bagi anak bangsa," ujar dia.


Tinggalkan Komentar