telusur.co.id -Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menaruh kekhawatiran atas terus bermunculannya wacana Presiden Prabowo Subianto untuk lanjut dua periode.
Menurutnya dukungan terbuka dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN) serta mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpotensi menimbulkan konsekuensi politik di internal pemerintahan.
"Secara konstitusional wacana dua periode tidak bermasalah. Namun yang menjadi perhatian adalah waktu kemunculannya," ujar Arifki, Senin (9/2/2026).
Arifki menilai dukungan politik yang muncul terlalu dini berpotensi memengaruhi cara elite membaca arah kekuasaan, termasuk di lingkungan kabinet.
"Sinyal politik seperti ini biasanya langsung direspons oleh aktor-aktor di dalam pemerintahan. Bukan dalam bentuk pernyataan terbuka, tetapi melalui penyesuaian langkah," ujarnya.
Menurutnya fokus politik saat ini dinilai tidak lagi sepenuhnya berada pada konsolidasi program, melainkan mulai bergeser ke kalkulasi posisi dan peran ke depan.
Sehingga kata dia, kabinet pemerintahan Prabowo berpotensi memasuki fase yang lebih politis ketika sinyal kekuasaan mulai terbaca, aktivitas kementerian dan kebijakan publik cenderung mendapat tafsir politik yang lebih kuat.
"Program pemerintah tetap berjalan, tetapi setiap langkah lebih mudah dikaitkan dengan kepentingan jangka menengah. Risikonya bukan pada berhentinya kerja pemerintahan, melainkan pada terbelahnya fokus. Program bisa tetap dijalankan, tetapi orientasinya tidak lagi sepenuhnya teknokratis," tutur Arifki.
Lebih lanjut, kata Arifki, ketika pembicaraan politik Pilpres hadir terlalu awal, ruang netral kabinet dinilai semakin menyempit. Terlebih, situasi tersebut juga dinilai dapat memengaruhi sikap partai-partai lain yang belum menyatakan posisi.
Untuk itu, kata Arifki, jika wacana dua periode ini dibiarkan berkembang tanpa penegasan arah, maka semakin besar kemungkinan perhatian elite tersedot pada politik elektoral, sementara agenda kebijakan berisiko berjalan dalam bayang-bayang kontestasi.
"Dalam politik, sinyal sering kali lebih berpengaruh daripada keputusan resmi," tandasnya.
