telusur.co.id - Anggota DPR RI Firman Soebagyo mengapresiasi delapan Klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) 2027 yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Pidato Nota Keuangan di DPR RI, Jumat (14/8/2026).
Namun, Firman mengingatkan implementasi program tersebut harus benar-benar menyentuh masyarakat hingga tingkat desa. Ia juga menyoroti penguatan kesejahteraan dan kualitas guru sebagai kunci keberhasilan agenda pendidikan.
“Kedaulatan pangan jadi prioritas pertama. Ini strategis. Tapi saya juga mencatat pesan penting Presiden kemarin soal penguatan basis guru. Tanpa guru yang sejahtera dan berkualitas, target di klaster Pendidikan dan SDM tidak akan tercapai,” kata Firman kepada wartawan, Sabtu (15/8/2026).
Delapan klaster prioritas tersebut meliputi kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana; ekonomi kerakyatan dan desa; serta penurunan kemiskinan.
Menurut Firman, pelaksanaan klaster pendidikan perlu dimulai dengan pembenahan persoalan yang dihadapi guru.
Pemerintah, kata dia, perlu memastikan sertifikasi guru berjalan tepat waktu, tunjangan tersalurkan, pelatihan dilakukan berkelanjutan, serta beban administrasi dikurangi.
“Klaster 3 Pendidikan harus dimulai dari gurunya. Pastikan sertifikasi tepat waktu, tunjangan cair, pelatihan berkelanjutan, dan beban administrasi dikurangi. Guru harus fokus mengajar. Ini investasi SDM jangka panjang,” ujar politikus Partai Golkar tersebut.
Selain sektor pendidikan, Firman meminta program kedaulatan pangan, pembangunan infrastruktur, serta ekonomi kerakyatan dirancang secara terintegrasi agar manfaatnya dirasakan masyarakat desa.
Ia mencontohkan perlunya pembangunan irigasi, jalan usaha tani, gudang penyimpanan, dan akses pasar yang saling terhubung. BUMN dan BUMDes juga dinilai perlu dilibatkan.
“Kedaulatan pangan, infrastruktur, dan ekonomi desa harus nyambung. Bangun irigasi, jalan usaha tani, gudang, dan akses pasar. BUMN dan BUMDes harus dilibatkan. Jangan sampai program bagus tapi mentok di kabupaten,” kata anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu.
Firman juga menyoroti akurasi data dalam pelaksanaan program kesehatan dan penurunan kemiskinan. Menurut dia, pemerintah harus memastikan data penerima bantuan selalu diperbarui untuk mencegah tumpang tindih penyaluran bantuan sosial.
“Untuk klaster 4 Kesehatan dan 8 Penurunan Kemiskinan, kita butuh data DTKS yang valid dan real time. Pastikan bantuan sosial tidak tumpang tindih. DPR siap gunakan fungsi anggaran dan pengawasan,” ujarnya.
Legislator dari daerah pemilihan Jawa Tengah III tersebut berharap kementerian dan lembaga segera menerjemahkan delapan klaster prioritas itu ke dalam program yang konkret, terukur, dan memiliki dampak langsung bagi masyarakat.
“Presiden sudah meletakkan 8 klaster sebagai kompas. Ditambah penekanan pada basis guru, ini paket lengkap. DPR siap menjadi mitra kritis yang membangun. Tujuannya satu: kebijakan ini harus dirasakan manfaatnya oleh rakyat di sawah, di pasar, dan di kelas,” kata Firman yang juga Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar di MPR RI.
