telusur.co.id, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI, Achmad Baidowi menilai Kementerian Industri (Kemenperin) telah gagal meningkatkan daya saing industri farmasi didalam negeri. Pasalnya, volume impor obat dan bahan bakunya mencapai 90% dari kebutuhan konsumsi nasional.

Menurutnya, Volume impor bisa ditekan jika Kemenperin merancang roadmap industri farmasi dengan jelas dan tidak instan.

"Seharusnya ada roadmap industri farmasi yang jelas dan terukur agar ketergantungan impor bisa terus dikurangi," kata Awiek sapaan akrab Achmad Baidowi, kepada Wartawan, Jumat (6/11/2020).

Selain itu, lanjut Awiek, perlu kebijakan yang tegas dan terintegrasi agar kebutuhan farmasi dalam negeri terpenuhi. dan industri tetap berkembang agar keran impor bisa ditekan.

Masih kata Awiek, Kemenperin seharusnya mampu menggenjot industri farmasi dengan memanfaatkan keanekaragaman hayati, terutama tumbuhan dan mikroba, yang jumlahnya sangat besar. Apalagi, sumber daya manusia (SDM) yang ada dianggap sudah mampu memproduksi secara mandiri.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama melakukan reformasi sistem kesehatan nasional secara besar-besaran. Reformasi tersebut juga mencakup kemandirian obat dan bahan baku obat yang diharapkan dapat segera dicapai.

Jokowi menjelaskan bahwa saat ini 90 persen obat dan bahan baku obat masih mengandalkan impor. Padahal, Indonesia memiliki keberagaman hayati baik di darat maupun di laut.  

"Hal ini jelas memboroskan devisa negara, menambah defisit neraca transaksi berjalan, dan membuat industri farmasi dalam negeri tidak bisa tumbuh dengan baik," kata Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Pertemuan Ilmiah Tahunan Ikatan Apoteker Indonesia yang disiarkan Youtube Sekretariat Presiden, Kamis 5 November 2020.