telusur.co.id - Kementerian Luar Negeri Iran mengutuk serangan berulang rezim Israel terhadap infrastruktur Suriah, dan perluasan pendudukannya atas Dataran Tinggi Golan Suriah.
Presstv melaporkan, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, pada hari Senin (9/12/24) mengatakan agresi yang memburuk selama dua hari terakhir, terjadi pada saat rakyat Suriah sedang terdampak oleh penggulingan pemerintah negara ini, dan merupakan “pelanggaran terang-terangan terhadap Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).”
Dia menyebutkan bahwa pergerakan pasukan Zionis ke zona penyangga di wilayah pendudukan Golan melanggar perjanjian pelepasan tahun 1974 antara Tel Aviv dan Damaskus yang memisahkan bagian wilayah yang diduduki Israel dari tanah Suriah.
Baghaei menekankan bahwa okupasi zona penyangga itu melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB, dan menyebut perluasan wilayah pendudukan Tel Aviv sebagai “indikasi pendekatan ekspansionis dan agresif rezim pendudukan dan penghinaannya terhadap semua aturan dan norma hukum internasional.”
Dia mendesak semua pihak regional dan internasional berusaha menghentikan pelanggaran Israel terhadap Suriah, dan dalam rangka ini pula dia mendesak Dewan Keamanan PBB mengambil “tindakan segera” untuk mengakhiri agresi dan meminta pertanggungjawaban Israel.
Baghaei mengecam para pendukung rezim Zionis Israel di Barat karena memilih bungkam dan enggan bertindak dalam masalah ini.
Menurutnya, Tel Aviv menganggap pendekatan Barat tersebut sebagai sumber verifikasi atas pelanggaran yang dilakukannya.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan demikian sehari setelah militan yang didukung asing menyerbu ibu kota Suriah, Damaskus, setelah memperoleh kemenangan besar di wilayah utara Suriah sekitar dua minggu setelah mereka bangkit kembali di sana.
Di tengah upaya para militan untuk bangkit kembali di negara tersebut, laporan menunjukkan bahwa mereka menerima dukungan kuat dari rezim Israel, Turki, dan beberapa negara Barat, yang telah bertindak sebagai pendukung utama kelompok anti-Damaskus sejak pecahnya militansi yang didukung asing di Suriah pada tahun 2011. [Tp]
