telusur.co.id - Direktur Eksekutif Voxpol Center Research & Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai, pernyaataan Presiden Joko Widodo yang memilik informasi intelijen mengenai "jeroan" semua partai politik, merupakan ancaman serius bagi demokrasi di Indonesia. Pangkalnya, hal ini menimbulkan pertanyaan serius tentang kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) demi kepentingan politik pragmatis pribadi. 

Menurut Pangi, alat alat-organ organ negara, data intelijen tidak tepat dipakai untuk memata-matai ketua umum parpol, memonitor jeroan dan keputusan parpol, operasi partai.

"Tanda tanya besar saya adalah data intelijen ini dipakai untuk apa? Betulkah data intelijen untuk keamanan negara? Atau jangan sampai persepsi publik menangkap bahwa data intelijen dipakai untuk operasi partai politik, nakut-nakuti ketua umum parpol dalam rangka mempengaruhi intensitas dan arah koalisi? Seperti seolah-olah presiden terkesan jadi dealer partai politik," kata Pangi dalam keterangannya, Senin (18/9/23).

Pangi menilai, penting untuk memahami bahwa penggunaan data intelijen dalam politik adalah isu yang sangat sensitif. Semestinya, data intelijen dipakai untuk politik negara, bukan politik pemilu musiman 5 (lima) tahunan. 

Selain itu, data intelijen seharusnya digunakan untuk kepentingan keamanan nasional dan bukan untuk tujuan politik kelompok dan golongan tertentu. 

"Menggunakan informasi intelijen untuk memantau atau memata-matai lawan politik adalah tindakan tidak bisa dibenarkan dan dapat merusak integritas sistem politik dan pemilu," tegasnya.

Yang lebih mengkhawatirkan, lanjut Pangi, Presiden seharusnya netral dan tidak gunakan kekuasaan untuk memuluskan agenda pribadi.

Survei terbaru Voxpol Center Research and Consulting per tanggal 2 Agustus 2023, menunjukkan bahwa masyarakat mendukung netralitas Presiden (77,3%), presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan harus netral, melindungi segenap tumpah darah Indonesia.

"Namun, kalau secara pribadi Jokowi punya intensitas atau interest tertentu terhadap calon presiden tidak fear juga kita melarang," ucap dia.

Bagi Pangi, ancaman terhadap demokrasi sangat nyata saat pemimpin gunakan informasi intelijen untuk politik. 
"Ini merusak kepercayaan publik (trust building) dan melemahkan fondasi demokrasi. Penyalahgunaan data intelijen bukan masalah sepele, ini adalah skandal politik yang sangat memalukan," tukasnya.[Fhr]