telusur.co.id - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai NasDem, Mamat Rachmat, kembali menyampaikan komitmennya untuk memperjuangkan akses pendidikan yang adil dan merata melalui Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) No. 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Kegiatan ini digelar di Kelurahan Suka Asih, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung, Rabu (4/6/2025).
Dalam pemaparannya, Kang Rachmat menjelaskan bahwa Perda No. 5 Tahun 2017 merupakan turunan dari berbagai regulasi nasional yang menegaskan tanggung jawab pemerintah dalam menjamin hak pendidikan setiap warga negara, terutama pendidikan 12 tahun secara gratis.
“Pendidikan adalah tanggung jawab negara. Kita tidak bicara soal biaya semata, tapi soal masa depan. Banyak anak yang tidak bisa melanjutkan dari SMP ke SMA karena keterbatasan ekonomi. Ini yang harus kita jawab bersama,” tegas Kang Rachmat.
Ia menyebutkan bahwa dari 30 kecamatan di Kota Bandung, hanya 19 kecamatan yang memiliki SMA Negeri. Beberapa kecamatan seperti Arcamanik dan Bojongloa Kaler masih belum memiliki unit sekolah negeri di jenjang tersebut. Menurutnya, hal ini menyebabkan ketimpangan dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), terutama karena sistem zonasi.
Sebagai solusi, Kang Rachmat mengungkapkan bahwa pemerintah provinsi akan menambah ribuan ruang kelas baru dan menggandeng sekolah swasta sebagai sekolah penyangga, sehingga biaya pendidikan bisa ditekan semaksimal mungkin.
“Pemerintah tengah membangun ribuan ruang kelas baru, dan juga bekerja sama dengan sekolah swasta yang punya kapasitas kosong. Prinsipnya, tidak boleh ada anak yang tidak bisa sekolah karena alasan ekonomi atau keterbatasan fasilitas,” ungkapnya.
Ia juga menyampaikan bahwa program-program bantuan pendidikan akan dikembangkan lebih jauh dengan skema bantuan langsung kepada siswa tidak mampu, seperti kartu pendidikan yang sedang digagas pemerintah provinsi.
“Ke depan, bantuan pendidikan tidak hanya disalurkan ke sekolah, tapi langsung ke siswa yang membutuhkan. Ini akan lebih tepat sasaran, dan menghindari kasus-kasus seperti ijazah tertahan karena tunggakan biaya,” jelasnya.
Terkait dengan budaya lokal, Kang Rachmat juga menyinggung nilai-nilai luhur yang menjadi dasar pembentukan karakter warga Jawa Barat seperti silih asah, silih asih, silih asuh, dan silih wawangi.
“Pendidikan di Jawa Barat bukan hanya soal akademik, tapi juga karakter. Kita ingin membentuk SDM yang cageur, bageur, bener, pinter, tur singer, sebagaimana yang diamanatkan dalam falsafah budaya,” tambahnya.
Kegiatan sosialisasi ini ditutup dengan dialog terbuka bersama warga, di mana aspirasi dan persoalan pendidikan di lingkungan sekitar disampaikan secara langsung. Kang Rachmat memastikan seluruh masukan akan dibawa dalam pembahasan kebijakan di tingkat provinsi. [ham]
