telusur.co.id - Menteri UMKM, Maman Abdulrahman, dalam rapat bersama Komisi VII DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025), mengungkapkan pentingnya pemantauan dan peningkatan kualitas program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Menurutnya, meski KUR merupakan program yang bagus dan luar biasa, ada kekhawatiran terkait kebiasaan yang membuat kualitas program ini menurun. “Kita khawatir program ini berjalan begitu saja tanpa pengawasan yang ketat, sehingga kualitasnya menurun. Ini yang harus kita jaga, terutama di era kepemimpinan Pak Prabowo,” ujarnya.

Maman menambahkan, Kementerian UMKM kini tengah merancang jadwal monitoring KUR setiap dua bulan sekali. Hal ini bertujuan untuk memantau efektivitas program, terutama terkait pengelolaan dan pendistribusian di lapangan. “Di lapangan sering terjadi ketidaksesuaian antara fakta dan kondisi yang ada, seperti masalah agunan atau kuota yang habis,” tuturnya.

Menteri UMKM juga meminta Komisi VII DPR RI untuk turut berperan aktif dalam meningkatkan kualitas pendistribusian KUR. “Peningkatan kualitas pendistribusian KUR sangat penting, terutama untuk mendekatkan akses pembiayaan bagi UMKM, serta memberi kesempatan bagi bank-bank daerah. Namun, kita berharap ini tetap sejalan dengan standar kualitas yang tinggi, karena hal ini juga terkait erat dengan OJK,” jelasnya.

Saat ini, sebanyak 46 penyalur telah mendapat penugasan untuk menyalurkan KUR, dengan 90 persen di antaranya didistribusikan oleh bank-bank anggota HIMBARA. Maman menambahkan, dalam lima tahun ke depan, dana KUR akan dibagi menjadi tiga kategori: KUR Mikro, KUR Kecil, dan KUR Klaster. Pembagian ini akan dikelola melalui masing-masing deputi, yaitu Deputi Makro, Deputi Kecil, dan Deputi Menengah.[iis]