Kerap Blunder, Waketum PPP Ingatkan Para Menteri Perbaiki Komunikasi Publiknya - Telusur

Kerap Blunder, Waketum PPP Ingatkan Para Menteri Perbaiki Komunikasi Publiknya

Arsul Sani

telusur.co.id - Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani mengingatkan kepada para pejabat tinggi pemerintahan agar memperbaiki gaya maupun konten komunikasi publiknya.

Arsul menyoroti ramainya komentar publik baik di media sosial maupun dalam percakapan di group-group terbatas seperti whatapp group (WAG) yang mempertanyakan, mengkritisi dan bahkan mencela apa yang mereka tangkap sebagai ketidakkonsistenan komunikasi publik tersebut. 

Arsul menunjuk apa yang ada di media terkait statement Menko Marves Luhut Panjaitan soal Covid terkendali dan kemudian disusul statement Varian Delta Covid-19 tidak terkendali. 

Juga soal statement bahwa pemerintah tidak menduga Covid-19 akan naik begitu cepat, tapi belakangan ada statement bahwa pemerintah sudah duga bahwa Covid-19 akan naik. Juga di ruang publik ramai dengan statement Menko PMK Muhadjir Effendi tentang darurat militer karena pandemi Covid-19 ini, yang kemudian dikoreksi oleh Kantor Staf Kepresidenan (KSP).

Wakil Ketua MPR ini mengingatkan bahwa soal komunikasi publik jajaran Pemerintahan, terutama konsistensi dan ketepatan konten-nya, harus diperbaiki agar wibawa Pemerintah terjaga. Bahwa pemerintah terus dan sedang bekerja mengatasi pandemi Covid-19 ini meski harapan masyarakat agar Covid-19 ini menurun belum terpenuhi.

Menurutnya, di satu sisi ikhtiar Pemerintah juga tudak boleh dikecilkan, namun di sisi lain jajaran pemerintahan juga jangan membuka ruang yang mengurangi apresiasi publik terhadap ikhtiar tersebut dengan konten dan gaya komunikasi publik yang tidak konsisten dan tidak pas.

Arsul Sani mengatakan bahwa beberapa bulan lalu dirinya juga sudah menyuarakan perlunya jajaran Pemerintahan tertentu memperbaiki komunikasi publiknya. Ia melihat sempat membaik. 

Namun ketika kurva keterpaparan Covid-19 ini naik tajam. Ia melihat problem gaya dan konten komunikasi publik jajaran Pemerintahan ini muncul kembali. 

Ia mengakui bahwa ini bisa jadi muncul karena karakter asli pejabat tertentu yang sulit berubah. "Tapi, kalau urusan komunikasi publik ini tidak mau berubah ya jangan  berharap wibawa Pemerintah akan tetap baik," tandasnya. [ham]


Tinggalkan Komentar