telusur.co.id - Anggota Komisi VII DPR Mulyanto, minta Pemerintah patuhi jadwal pelaksanaan program pembangunan kilang baru (Grass Root Refinery/GRR) dan pengembangan kapasitas kilang minyak (Refinery Development Master Plan/RDMP) di berbagai wilayah. Hal ini penting sebagai upaya nyata Pemerintah meningkatkan kapasitas produksi minyak sekaligus mengurangi ketergantungan impor. 

Mulyanto menilai, Proyek Strategis Nasional (PSN) ini harusnya bisa langsung berjalan karena komitmen pendanaannya sudah ada. 

Dikabarkan pendanaan proyek RDMP Balikpapan ini sudah mendapatkan dukungan dari 4 Export Credit Agency dan 22 kreditur komersial yang nilainya mencapai USD 3,1 miliar yang akan disalurkan kepada PT Kilang Pertamina Balikpapan (KPB). Namun juga diberitakan terjadi pembengkakan biaya (over run) dari proyek ini. 

“Komisi VII DPR RI berharap program ini benar-benar dapat terlaksana sesuai rencana. Jangan sampai program yang sudah bagus dan disetujui itu mandeg karena kendala teknis yang sebenarnya bisa diselesaikan,” kata Mulyanto, Senin (18/9/23).

Secara umum, Mulyanto melihat proses pembangunan kilang ini terasa lambat. Ia merasa ada masalah nonteknis yang menjadi penyebab belum terlaksananya pembangunan RDMP Balikpapan ini. 

Harusnya, Pemerintah bisa menyiapkan rencana cadangan (back up plan) bila menemukan suatu kendala yang dapat menghambat pelaksanaan pembangunan kilang ini. Bukan malah membiarkan tanpa kejelasan.

“Padahal kita tahu pembangunan kilang ini penting dalam rangka mengurangi impor BBM dan menekan defisit transaksi berjalan sektor migas. Belum lagi menjelang industri migas menuju sunset maka diversifikasi produk sekaligus hilirisasi produk migas untuk petrokimia menjadi penting," ucapnya.

Di sisi lain, produk petrokimia untuk bahan baku industri dan kesehatan yang selama ini didatangkan melalui impor wajib disubstitusi untuk mengurangi defisit neraca perdagangan.

Mulyanto usul Komisi VII DPR gelar RDP khusus terkait pelaksanaan RDMP ini. Bila perlu dibentuk Panja Kilang agar diketahui secara utuh perkembangan dan kendala pelaksanaan program ini.

“Saya akan dorong kedepan untuk dilaksanakan RDP khusus terkait evaluasi perkembangan pembangunan kilang ini dengan pihak Pemerintah dan Pertamina. Jangan sampai benar dugaan publik, bahwa kita kalah dari mafia impor migas yang mengambil rente dari impor migas ini,” tegasnya.[Fhr]