telusur.co.id - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI melakukan kunjungan investigasi langsung ke TKP tiga anggota polisi yang gugur saat membubarkan arena sabung ayam di Umbul Karang Manik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan, Jum’at (11/4/25).

Ketiga anggota Kepolisian tersebut yakni Kapolsek Negara Batin AKP (Anumerta) Lusiyanto dan Bhabinkamtibmas Polsek Negara Batin Aipda (Anumerta) Petrus Apriyanto dan personel Satreskrim Polres Way Kanan Briptu (Anumerta) M. Ghalib Surya Ganta yang gugur pada Senin (17/3/2025) lalu.

Komisioner Pemantauan dan Pengawasan Komnas HAM RI Uli Parulian Sihombing menyampaikan, kunjungan tersebut salah satunya untuk bersilaturahmi dengan keluarga korban. Selain itu, Komnas HAM juga melakukan tinjauan lapangan ke TKP terjadinya peristiwa penembakan terhadap tiga anggota Kepolisian yang berdinas di Polsek Negara Batin dan Polres Way Kanan.

"Kami menggali fakta - fakta dilokasi dengan koordinasi bersama Polda Lampung, Polres Way Kanan dan Polsek Negara Batin, dan juga didampingi oleh kuasa hukum para korban," kata Uli dalam keterangannya, Sabtu (12/4/25).

Di TKP terjadinya peristiwa penembakan tim Komnas HAM RI mengumpulkan bukti - bukti, mulai dari mengecek lokasi penembakannya. Komnas HAM juga melakukan konfirmasi beberapa fakta termasuk lokasi korban ditembak di lokasi gelanggang sabung ayam dan juga beberapa tempat yang kami telusuri di TKP. 

"Komnas HAM melakukan pemantauan, itu peran yang kami lakukan. Kami meminta keterangan ke berbagai pihak mulai dari Polda Lampung, Polres Way Kanan serta di RS Bhayangkara Polda Lampung yang melakukan otopsi," jelasnya.

Menurut Uli, pihaknya juga melakukan pendalaman informasi bersama pihak keluarga korban mengenai kronologi peristiwa. Komnas HAM RI ingin memastikan terkait dengan proses penegakan hukumnya berjalan dengan baik.

"Kami meminta adanya penindakan Hukum yang Adil dan Transparan untuk kasus penembakan ini, dan kami memastikan adanya pemulihan untuk keluarga korban, baik untuk anggota keluarga dan pemulihan lainnya terkait dengan ada bantuan psikologi,” kata dia.

"Karena keluarga mengalami trauma, kami ingin memastikan juga adanya kompensasi dan restitusi karena ini juga untuk korban," sambungnya.

Untuk itu, lanjut Uli, Komnas HAM akan koordinasi juga dengan berbagai kementerian Lembaga untuk pemulihan korban. "Nah tentu kami akan mengawal penegakan hukumnya, yang kami minta adalah agar penegakkan hukumnya adil dan transparan," tandasnya. (Prt)