telusur.co.id - Pengamat politik Samuel F. Silaen melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan pajak pemerintah, yang menurutnya telah menjerat semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Bahkan, ia menganggap bahwa, pemerintah tetap mengenakan pajak pada orang yang sudah meninggal, "Luar biasa zalim negara ini terhadap rakyatnya".

Silaen juga menyoroti kebijakan pemerintah yang terus menambah jumlah pejabat negara yang digaji dari pajak rakyat. Ia menilai, hal ini sebagai bentuk perampokan negara secara besar-besaran. 

"Tanpa kontrol dari oposisi, rakyat Indonesia akan menjadi korban pemerasan akibat gaya hidup pejabat yang boros dan mewah. Ini menjadi malapetaka bagi rakyat," papar Silaen kepada awak media. Minggu, (22/9/2024).

Ia mempertanyakan fungsi negara yang seolah menjadi penindas rakyat. 

“Rakyat dipaksa bekerja keras untuk menggaji pejabat yang hidup dengan gaya mewah, sementara banyak warga yang hidup dalam kemiskinan akut. Ini benar-benar terlalu!" pungkas Silaen.

Ia menyamakan kondisi saat ini dengan kerja paksa romusha di era penjajahan Jepang, di mana rakyat bekerja keras tanpa mendapatkan imbalan yang layak.

Kritik keras juga dilontarkan Silaen terkait penambahan mata anggaran belanja negara (APBN) yang dianggapnya tidak seimbang dengan pemasukan. Ia mengatakan bahwa negara saat ini sedang menuju kehancuran akibat pengelolaan keuangan yang buruk. 

"Lebih besar pasak daripada tiang. Sumber daya alam kita dikuras habis oleh oknum pejabat yang tamak dan rakus," tandasnya.

Silaen memperingatkan bahwa, tanda-tanda kehancuran Indonesia semakin jelas terlihat. Dengan utang negara yang akan jatuh tempo pada tahun 2025, ia khawatir pemerintah akan kembali mengadopsi strategi "gali lubang tutup lubang."

 "Sampai kapan ini berlangsung? Ini mirip negara yang terjerat lintah darat," urainya.

Selain itu, ia menyoroti penambahan pejabat negara yang menurutnya hanya dilakukan untuk memuluskan kepentingan tertentu, tanpa memikirkan kepentingan bangsa yang lebih mendasar. Silaen menegaskan bahwa, oposisi harus hadir sebagai wujud nyata dari sistem trias politica, guna menciptakan keseimbangan dalam pemerintahan. 

"Jika tidak ada kontrol, maka sumber daya alam kita akan dieksploitasi tanpa batas, dan ini hanya akan menguntungkan segelintir pihak," sambung alumni Lemhannas Pemuda 2009.

Silaen menutup pernyataannya dengan menyerukan pentingnya oposisi yang kuat untuk mencegah pemerintah bertindak sewenang-wenang dan memastikan agar kekayaan negara dikelola dengan baik demi kesejahteraan rakyat. (ari)