telusur.co.id - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai NasDem, M. Rizky, mendorong perluasan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sektor informal agar semakin banyak masyarakat memperoleh kepastian dan rasa aman dalam bekerja.
Hal tersebut disampaikan M. Rizky saat melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Jalan Raya Puncak KM 83, Desa Cisarua, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Senin, 13 Juli 2026.
Dalam kegiatan tersebut, M. Rizky menerima berbagai aspirasi masyarakat yang menyoroti masih banyaknya pekerja sektor informal, seperti pedagang kecil, pelaku UMKM, pekerja pariwisata, hingga buruh harian lepas yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian agar perlindungan jaminan sosial dapat dirasakan lebih merata.
“Perlindungan tenaga kerja tidak hanya diperuntukkan bagi pekerja formal. Masyarakat yang bekerja di sektor informal juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan jaminan sosial sehingga mereka merasa lebih aman dalam menjalankan aktivitas ekonomi,” ujar M. Rizky.
Selain mendorong perluasan kepesertaan, M. Rizky juga menilai masih diperlukan penguatan sosialisasi mengenai manfaat BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme pendaftaran, besaran iuran, maupun manfaat yang dapat diperoleh sebagai peserta.
Karena itu, ia mendorong adanya kolaborasi antara BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah desa, pemerintah kecamatan, serta perangkat daerah terkait untuk memperluas edukasi sekaligus melakukan pendataan terhadap pekerja sektor informal yang belum terlindungi.
“Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar semakin banyak pekerja memperoleh perlindungan. Dengan pendataan yang baik dan sosialisasi yang berkelanjutan, cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dapat terus meningkat,” katanya.
M. Rizky berharap penguatan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan tidak hanya memberikan rasa aman bagi para pekerja, tetapi juga mendukung produktivitas masyarakat dan memperkuat ketahanan ekonomi keluarga, khususnya di wilayah Cisarua yang banyak ditopang oleh sektor pariwisata, perdagangan, dan usaha mikro.
Ia menegaskan bahwa seluruh aspirasi masyarakat yang dihimpun dalam kegiatan pengawasan akan menjadi bahan evaluasi dan pengawalan DPRD Provinsi Jawa Barat agar program perlindungan tenaga kerja semakin tepat sasaran dan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. (VC)
