telusur.co.id - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai NasDem, M. Rizky, mendorong penguatan sinergi antara pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, dan berbagai pemangku kepentingan untuk memperluas perlindungan jaminan sosial bagi pekerja sektor informal, khususnya pelaku UMKM dan sektor pariwisata.
Hal tersebut disampaikan M. Rizky saat melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Jalan Raya Puncak KM 83, Desa Cisarua, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Senin, 13 Juli 2026.
Menurut M. Rizky, wilayah Cisarua memiliki karakteristik ekonomi yang ditopang oleh sektor pariwisata, perdagangan, dan usaha mikro. Karena itu, perlindungan terhadap para pekerja di sektor tersebut menjadi bagian penting dalam menciptakan ketahanan ekonomi masyarakat.
“Pelaku UMKM, pedagang kecil, pekerja pariwisata, hingga buruh harian lepas memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian daerah. Mereka juga harus mendapatkan perlindungan jaminan sosial yang memadai agar dapat bekerja dengan lebih tenang dan produktif,” ujar M. Rizky.
Dalam dialog bersama masyarakat, muncul harapan agar koordinasi antara pemerintah desa, pemerintah kecamatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan instansi terkait semakin diperkuat. Sinergi tersebut dinilai penting untuk memperluas cakupan kepesertaan sekaligus memastikan pekerja yang belum terdaftar dapat memperoleh akses terhadap program perlindungan tenaga kerja.
M. Rizky menilai pendataan yang akurat serta kolaborasi lintas sektor menjadi langkah strategis dalam menghadirkan perlindungan jaminan sosial yang lebih merata, terutama bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal.
“Perlindungan tenaga kerja tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan kolaborasi semua pihak agar manfaat program BPJS Ketenagakerjaan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat, khususnya mereka yang selama ini belum tersentuh program perlindungan,” katanya.
Ia berharap penguatan sinergi tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus memperkuat keberlangsungan usaha masyarakat. Menurutnya, pekerja yang terlindungi akan memiliki rasa aman dalam bekerja sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
M. Rizky menegaskan, seluruh aspirasi yang dihimpun melalui kegiatan pengawasan akan menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD Provinsi Jawa Barat untuk mendorong lahirnya kebijakan yang semakin berpihak kepada pekerja sektor informal dan pelaku UMKM. (VC)
