telusur.co.id - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Mamat Rachmat mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga agar kebijakan pendidikan di Jawa Barat benar-benar berpihak pada kebutuhan anak-anak, terutama dari keluarga kurang mampu.

Hal tersebut disampaikan Kang Rachmat saat kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan di Cimahi Convention Hall, Kota Cimahi, Sabtu (31/1/2026). Kegiatan ini menjadi ruang dialog antara wakil rakyat dan masyarakat untuk membahas pelaksanaan kebijakan pendidikan pada Tahun Anggaran 2026.

Menurut Kang Rachmat, pendidikan bukan sekadar urusan angka anggaran atau administrasi, melainkan menyangkut masa depan anak-anak dan ketenangan orang tua. Karena itu, ia menilai penting bagi masyarakat untuk memahami kebijakan pendidikan agar tidak terjadi kesalahpahaman maupun praktik yang merugikan warga.

“Kalau orang tua paham kebijakannya, anak-anaknya akan lebih terlindungi. Jangan sampai karena informasi yang tidak utuh, justru muncul beban tambahan bagi keluarga,” ujar Kang Rachmat.

Ia mengakui bahwa kondisi keuangan daerah saat ini menuntut pemerintah melakukan penyesuaian anggaran, termasuk di sektor pendidikan. Namun demikian, Kang Rachmat menegaskan bahwa upaya perlindungan akses pendidikan bagi keluarga rentan tetap menjadi perhatian utama pemerintah provinsi.

Berbagai skema bantuan pendidikan, lanjutnya, disiapkan agar anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap bisa bersekolah dengan layak tanpa dibebani pungutan. Di sinilah peran masyarakat menjadi penting untuk ikut mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan.

Dalam suasana dialog yang terbuka, warga menyampaikan pengalaman dan kekhawatiran mereka terkait pendidikan, mulai dari soal bantuan sekolah hingga potensi pungutan. Masukan tersebut dicatat sebagai bahan evaluasi untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai tujuan awalnya.

Kegiatan ini diikuti oleh tokoh masyarakat, ketua RT dan RW, perwakilan komunitas pendidikan, kader PKK, serta warga Kota Cimahi. Kang Rachmat berharap, melalui pengawasan bersama antara DPRD dan masyarakat, kebijakan pendidikan di Jawa Barat dapat benar-benar hadir sebagai solusi, bukan beban, bagi keluarga. (VC)