telusur.co.id - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengkritisi penyaluran bantuan tunai langsung melalui pelibatan big data transportasi daring dan ecommerce. Menurut Mardani, hal ni menunjukkan kelemahan data pemerintah dan ada potensi pemborosan harga.

“Pemerintah makin ngawur ini. Masa kita minta data ke perusahaan swasta? Seharusnya negara lebih kuat dan komperhensif terkait seluruh data negara ini, apalagi terkait data orang tidak mampu,” kata Mardani dalam keterangan persnya, Kamis (30/4/20).

Mardani mengatakan, perangkat pemerintah lebih lengkap karena punya TNP2K, BPS, Kemensos, Kementan, Bulog, Kemenkes, Dukcapil, Dirjen Pajak dan lainnya.

“Selama ini tidak dibenahi masalah pendataan dan hal ini terus terjadi dari waktu ke waktu tanpa ada perubahan,” sesal Mardani.

Dia menuturkan, masalah stimulus ekonomi itu padahal kuncinya ada di efektifitas penyaluran bantuan melalui akurasi data.

“Kelemahan pendataan dan akurasi itu jadi Pemerintah minta bantuan kepada perusahaan transportasi daring dan perusahaan e-commerce, jadi apa kerja pemerintah selama ini?” ungkapnya heran.

Selain itu, ia juga mengungkapkan, pengawasan pada pengiriman melalui transportasi daring juga dikhawatirkan lemah pengawasannya.

“Pengawasannya seperti apa ini? Apa lagi mereka juga penerima bantuan yang sama dari pemerintah, usul saya asosiasi pedagang asongan, pedagang nasi uduk, tukang parkir, perkerja informal, ojek pangkalan, supir taksi dan mikrolet dan kelompok lainnya juga dilibatkan melalui prangkat desa, RT dan RW,” ungkap Anggota Komisi II DPR RI itu.

Lebih jauh, Mardani meminta pemerintah membuat kebijakan yang komperhensif dan detil agar stimulus sampai kepada orang yang tepat untuk membantu kehidupan ekonomi masyarakat yang terdampak Covid-19.

”Saya minta Presiden membuat konsep yang menyeluruh dulu, mulai dari data akurat mana yang mau dipakai pemerintah. Saya minta untuk tetap mengambil data dari instrumen negara yang sudah ada seperti BPS, Dukcapil Dirjen Pajak, Kemensos, Kemenkes, Bulog di sinkronkan menjadi satu kesatuan data untuk menyalurkan BLT,” paparnya. 

Dia menambahkan, potensi penyimpangan bila kerjasama dengan swasta tetap ada selain cost yang mahal perlu dibayar.

"Terakhir, the evil is in the detail, oleh karena itu penting juga pola pengawasan yang jelas, jangan sampai digunakan oleh oknum tertentu untuk kampaye pribadi misalnya,” pungkasnya. [Tp]