telusur.co.id - Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, secara resmi menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Tahun 2026 di Kota Batam, Selasa (20/1). Dalam acara yang dihadiri ratusan Bupati dari seluruh Indonesia, Mendagri menekankan bahwa kekuatan ekonomi Indonesia pada 2045 bukan terletak pada sumber daya alam, melainkan pada investasi besar-besaran terhadap modal manusia atau human capital.
Dalam pidato penutupnya, Tito Karnavian membahas fenomena yang ia sebut sebagai “Paradoks Indonesia”, yaitu kondisi di mana daerah kaya sumber daya alam justru sering mengalami tingkat kemiskinan yang tinggi. Ia mengingatkan para kepala daerah agar tidak terbuai oleh kekayaan alam semata, melainkan fokus pada kualitas manusia yang hidup di atasnya.
“Sejarah membuktikan negara tanpa sumber daya alam seperti Singapura atau Jepang bisa maju karena human capital-nya. Kita jangan hanya bangga dengan natural resources. Indonesia diprediksi menjadi kekuatan ekonomi dunia, namun syarat mutlaknya adalah rakyat kita harus naik kelas menjadi kelas menengah dengan pendapatan per kapita yang tinggi,” tegas Tito Karnavian.
Mendagri juga menekankan peran intervensi negara melalui sistem ekonomi sosialis-kerakyatan sesuai mandat Pasal 33 UUD 1945. Program strategis seperti “Sekolah Rakyat” dan pemberian makan bergizi menjadi contoh konkret pemerintah pusat dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Ia menyoroti pengalaman melihat anak-anak di pelosok Papua yang mengalami malnutrisi sebagai pengingat bagi para kepala daerah.
“Negara hadir melalui sistem ekonomi sosialis-kerakyatan. Kita ingin anak-anak yang kurang beruntung bisa naik kelas melalui sekolah berkualitas tanpa biaya. Ini adalah investasi jangka panjang yang harus didukung penuh oleh para Bupati. Jangan sampai kekayaan alam kita hebat, perairannya luas, tapi SDM-nya lemah sehingga nantinya hanya menjadi penonton dan memicu konflik sosial,” kata Mendagri.
Selain pembangunan manusia, Tito Karnavian juga memberikan evaluasi kritis terhadap tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Ia menyoroti banyak BUMD yang dikelola secara tidak profesional akibat kedekatan politik atau kekerabatan, sehingga membebani APBD. Berdasarkan data Kemendagri, sekitar 30% dari 1.091 BUMD di Indonesia mengalami kerugian.
“Pilih orang yang profesional untuk mengelola BUMD, jangan berdasarkan kedekatan politik. Jika BUMD rugi terus, lebih baik dievaluasi total daripada APBD habis hanya untuk menyubsidi operasional mereka tanpa memberikan deviden bagi daerah,” tegas Tito.
Mendagri juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak menghambat investasi kecil dengan pungutan yang tidak perlu. “Bangun ekosistem swasta yang sehat, terutama UMKM. Jangan dipalakin orang yang mau buka usaha. Baru mau buka warung atau minimarket, sudah dipalakin. Permudah izinnya, buat mereka nyaman, maka ekonomi daerah akan bergerak dengan sendirinya,” ujarnya.
Rakernas Apkasi XVII yang digelar sejak 18 Januari ini menjadi momentum penting bagi para kepala daerah untuk menyelaraskan strategi pembangunan daerah dengan visi ekonomi nasional, sekaligus menegaskan pentingnya investasi pada human capital sebagai fondasi Indonesia menjadi kekuatan ekonomi dunia pada 2045. [ham]
