telusur.co.id - Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga mengatakan seharusnya penanganan kelangkaan minyak goreng tidak harus usai kemah di IKN. Sebab, persoalan kelangkaan minyak sudah berlangsung relatif lama.

Seharusnya Presiden Joko Widodo sudah sejak awal menangani hal itu. Jokowi dapat memerintahkan Menteri Perdagangan mengatasi hal itu secepatnya.

"Tapi nyatanya antrian panjang untuk membeli minyak goreng terjadi di mana-mana. Ini artinya, pemerintah lamban menangani persoalan langkanya minyak goreng," ujarnya, Selasa.

Seharusnya Presiden Jokowi malu di negeri penghasil sawit terjadi kelangkaan minyak goreng. Hal itu seharusnya tak boleh terjadi.

Karena itu, sudah seharusnya Jokowi meminta maaf terhadap ibu-ibu yang sudah antri untuk membeli minyak goreng. Hal itu perlu dilakukan Jokowi atas tidak becus menterinya menangani kelangkaan minyak goreng.

"Presiden juga seharusnya memecat menteri perdagangan yang tidak becus bekerja. Tindakan itu perlu dilakukan Jokowi sebagai bentuk pembelaannya terhadap rakyat yang sudah menderita akibat kelangkaan minyak goreng," desaknya. 

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Luthfi mengatakan jika stok minyak goreng yang dimiliki pemerintah melimpah. Data per 8 Maret 2022, sebanyak 415.787 ton minyak goreng telah didistribusikan ke pasar. [ham]