telusur.co.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dinilai berpotensi gagal dalam mengimplementasikan berbagai rencana pembangunan yang dijanjikan Presiden Joko Widodo. Sebab, realisasi APBN 2019 seakan tak memperlihatkan prestasi Sri Mulyani yang pernah dinobatkan sebagai menteri keuangan terbaik di dunia.
Begitu disampaikan oleh anggota Komisi XI DPR M Misbakhun dalam rapat kerja dengan Menkeu Sri Mulyani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (30/1/20).
Menurut Misbakhun, banyak hal tentang perekonomian nasional pada tahun lalu yang berjalan di luar skenario yang disepakati pemerintah dan DPR.
"Kalau kita lihat realisasi seperti ini tidak bisa menggambarkan bahwa Pak Jokowi sedang memberikan kepercayaan kepada menteri keuangan terbaik di dunia. Realisasinya bisa kita lihat defisit bertambah, penerimaan tidak tercapai," kata Misbakhun.
Misbakhun yang merupakan politikus Golkar mengaku tak rela jika Jokowi dipermalukan akibat kinerja perekonomian yang buruk. Seharusnya, tegas Misbakhun, Sri Mulyani yang telah dipercaya oleh Jokowi untuk kembali menjabat sebagai Menkeu, bisa menunjukkan kinerja positif.
"Saya tidak ingin Pak Jokowi yang sudah meng-hire Menkeu terbaik di dunia, kemudian orang mempermalukannya. Target-target ekonominya diolok-olok oleh masyarakat, diolok-olok oleh orang lain sebagai presiden tukang utang karena utangnya bertambah dan sebagainya," tegasnya.
Dalam Raker itu, Sri Mulyani memaparkan bahwa realisasi pendapatan negara mencapai Rp 1.957,2 triliun atau tumbuh 0,7 persen dibandingkan capaian 2018 lalu.
Yang menjadi masalah, kata Misbakhun, terjadi defisit akibat penerimaan pajak yang hanya mencapai Rp1.331 triliun dari target Rp 1.577 triliun dalam APBN 2019.
Dikatakan Misbakhun, ada defisit sebesar Rp 246 triliun yang memberikan tekanan kepada APBN 2019. Anehnya, target penerimaan perpajakan kembali dinaikkan pada APBN 2020.
"KADIN juga menyampaikan bahwa mereka juga mempunyai banyak pertanyaan, kenapa realisasi 2019 cuma tumbuh sekitar 1,7 persen, tetapi target berikutnya makin tinggi? Karena apa, merekalah yang akan menjadi para pembayar pajak. Sampai sekarang kita tidak menemukan strategi apa yang akan diterapkan oleh pemerintah untuk mengatasi itu," tukasnya.
Sebagai informasi, pendapatan negara dalam APBN 2020 ditargetkan sebesar Rp 2.233,2 triliun, sementara belanja negara Rp 2.540,4 triliun. Defisit ditargetkan sebesar Rp 307,2 triliun atau setara 1,76 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Adapun pembiayaan defisit APBN 2020 akan bersumber dari utang sebesar Rp 351,9 triliun, investasi negatif Rp 74,2 triliun, pemberian pinjaman Rp 5,1 triliun, kewajiban penjaminan negatif Rp 600 miliar, dan pembiayaan lainnya Rp 25 triliun.
Misbakhun mengaku sudah berkali-kali mengingatkan Sri Mulyani supaya tidak salah membuat asumsi tentang nilai tukar rupiah terhadap dolar AS (USD) ataupun realisasi PPh migas dalam APBN 2019. "Kenapa desainnya masih seperti ini lagi?" tanya Misbakhun.[Fhr]
